MBG Jadi Bisnis Baru Politikus Kuningan?
Pro dan Kontra
Di tengah antusiasme bisnis dapur MBG, suara pro dan kontra tetap mewarnai perbincangan publik. Bagi kalangan yang mendukung, keberadaan politikus dalam bisnis MBG dianggap memperkuat kapasitas pelaksanaan program. Dengan modal dan jaringan yang ada, mereka bisa memastikan dapur beroperasi lancar, makanan tersedia tepat waktu, dan distribusi tidak tersendat.
Namun, kalangan aktivis masyarakat sipil dan penggiat antikorupsi menilai situasi ini rawan menimbulkan benturan kepentingan. DPRD, yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan, justru bisa kehilangan objektivitas jika anggotanya terlibat langsung dalam bisnis MBG. Kekhawatiran yang muncul adalah pengawasan akan melemah, karena para pengawas sekaligus berperan sebagai pelaku.
Pengamat politik Kuningan, Asep Saepudin, Kamis (28/8/2025) menilai fenomena ini ibarat pedang bermata dua.
“Di satu sisi, keterlibatan politikus bisa memperlancar teknis pelaksanaan karena mereka punya modal dan jaringan. Tapi di sisi lain, ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merusak marwah DPRD sebagai lembaga pengawas. Jangan sampai fungsi kontrol justru mati karena politikus ikut bermain di dalam bisnis MBG,” ujarnya.
Menurut Asep, masyarakat berhak tahu siapa saja pengelola dapur MBG di Kuningan, termasuk keterlibatan para politikus. Transparansi dianggap kunci agar publik tidak curiga bahwa program ini hanya dijadikan ajang baru untuk memperkaya diri. “Kalau memang tujuannya mulia, harus dibuktikan dengan kualitas makanan yang layak, pemberdayaan petani lokal, dan tidak ada praktik rente,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
