MBG Jadi Bisnis Baru Politikus Kuningan?
KUNINGANSATU.COM,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat sejak Januari 2025 terus menimbulkan dinamika baru di daerah. Bukan hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, hingga balita, program ini juga melahirkan peluang bisnis yang menggiurkan. Di Kabupaten Kuningan, fenomena itu terlihat jelas dengan munculnya sejumlah dapur MBG yang justru dikelola oleh para politikus, baik yang masih aktif duduk di kursi DPRD maupun mereka yang sudah tidak lagi menjabat.
Keterlibatan politikus dalam bisnis dapur MBG dianggap menarik perhatian publik. Sebab, mereka yang sebelumnya dikenal sebagai pengambil keputusan dan pengawas kebijakan, kini tampil pula sebagai pemain dalam sektor usaha yang erat kaitannya dengan kebijakan negara. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari potensi konflik kepentingan, etika politik, hingga sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari keterlibatan politikus tersebut.
Bagi sebagian pihak, hal ini dianggap wajar. Program MBG memang berskala nasional dengan kebutuhan logistik harian yang besar. Untuk bisa memenuhi target ribuan paket makanan bergizi setiap hari, diperlukan dapur dengan modal, manajemen, dan jaringan yang kuat. Politikus dianggap punya akses ke semua hal itu, sehingga lebih siap terjun dibanding pelaku usaha kecil yang terbatas.
Namun, di sisi lain, suara kritis juga mencuat. Kehadiran politikus sebagai penyedia jasa MBG dinilai bisa menimbulkan persepsi buruk. Bagaimanapun, DPRD seharusnya berperan mengawasi pelaksanaan program, bukan sekaligus menjadi pelaku bisnis di dalamnya. Jika tidak transparan, publik bisa memandang keterlibatan ini hanya sebagai cara baru bagi politikus untuk meraup keuntungan.
Tinggalkan Balasan
