Utang Daerah Kuningan 2024 yang Bikin APBD 2025 Keringetan!

Di sisi lain, pos Utang Jangka Pendek Lainnya turun menjadi Rp2.487.569.862,00, penurunan sebesar 54,67% dibanding tahun sebelumnya. BPK menyatakan seluruh pos ini merupakan utang pengembalian dana bantuan provinsi (Bangprov) yang dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang perubahan penetapan sisa bantuan keuangan.

Menariknya, meskipun beban utang total relatif besar, ekuitas Pemerintah Kabupaten Kuningan justru naik menjadi Rp2.899.414.413.635,18, meningkat Rp108.320.402.545,52 atau 4,07% dari ekuitas tahun sebelumnya yang tercatat Rp2.786.056.323.854,45. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan aset bersih yang tercatat dalam laporan keuangan daerah.

Namun BPK mengingatkan pembaca agar membaca kenaikan ekuitas dengan hati-hati karena kenaikan bisa bersumber dari akuisisi aset nonlikuid atau penilaian administrasi yang belum berkonversi dalam kas. Oleh karena itu, peningkatan ekuitas tidak otomatis mengurangi urgensi penyelesaian utang belanja yang menuntut aliran kas aktual.

WTP Bukan Prestasi, Tapi Standar yang Wajib Dicapai Pemda

9 jam

Secara keseluruhan, kombinasi antara tunda bayar yang besar, penurunan utang jangka pendek tertentu, dan kenaikan ekuitas mencerminkan dinamika pengelolaan fiskal yang kompleks. Kunci kebijakan ke depan adalah menyelesaikan kewajiban tanpa mengorbankan pelayanan dasar dan menyusun langkah proaktif untuk memperbaiki arus kas serta sumber pendapatan daerah.***