Utang Daerah Kuningan 2024 yang Bikin APBD 2025 Keringetan!

KUNINGANSATU.COM,- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 15.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 22 Mei 2025 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2024 membuka fakta konkret seputar posisi kewajiban daerah pada akhir tahun anggaran. Berdasarkan catatan resmi yang tercantum dalam Lampiran 26 (Catatan atas Laporan Keuangan, Halaman 111), total utang belanja tercatat sebesar Rp268.362.963.006,00 per 31 Desember 2024. Angka ini bukan sekadar statistik melainkan cermin tekanan likuiditas dan penjadwalan pembayaran yang harus ditangani Pemkab pada APBD berikutnya.

Temuan BPK merinci utang tersebut ke dalam tiga kelompok utama yaitu utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, serta utang belanja modal. Masing-masing kelompok memuat komponen yang berulang seperti iuran BPJS, TPP/TPG, klaim rumah sakit, dan tagihan proyek infrastruktur yang akumulasinya menyebabkan posisi tunda bayar di akhir tahun. BPK juga mencatat sebagian kewajiban sebagai tunda bayar yang sah secara regulasi, namun menekankan perlunya penanganan terencana agar tidak menekan fiskal daerah.

Dalam konteks pengelolaan fiskal, posisi utang ini harus dibaca seimbang: di satu sisi ada kenaikan ekuitas yang menunjukkan penguatan aset, di sisi lain ada akumulasi kewajiban yang menuntut pembebanan pada APBD 2025. BPK menegaskan seluruh utang tersebut harus dicatat secara akrual dan ditindaklanjuti melalui penganggaran kembali sesuai ketentuan, termasuk Keputusan Bupati Kuningan Nomor 900.1.4.2/KPTS.295-BPKAD/2025 dan regulasi teknis seperti Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

WTP Bukan Prestasi, Tapi Standar yang Wajib Dicapai Pemda

10 jam

Berita ini menyajikan rincian lengkap sesuai dokumen LHP BPK untuk memberi gambaran utuh tentang komposisi utang, tahun terakumulasi, dan implikasi fiskalnya. Semua angka yang disajikan berikut ini telah disesuaikan persis dengan catatan BPK untuk menghindari kekeliruan data publikasi.

Kami mengurai setiap komponen utama secara terpisah untuk memberikan konteks, dasar regulasi, dan implikasi kebijakan secara mendalam bagi pembaca KUNINGANSATU.COM.

Utang Belanja Pegawai Tembus Rp120.340.403.262,00

Fantastis! Rp152 Miliar Dikucurkan Pemkab Kuningan untuk Gaji dan Tunjangan ASN Juni 2026

11/06/2026

BPK mencatat utang belanja pegawai pada akhir 2024 sebesar Rp120.340.403.262,00, angka yang melonjak dibanding saldo awal 2023 yang tercatat Rp76,51 miliar. Lonjakan ini terutama ditopang oleh beberapa komponen kewajiban yang menumpuk, terutama iuran BPJS Kesehatan 4%, TPP, TPG, serta insentif pemungut pajak. Kenaikan signifikan menunjukkan adanya akumulasi pembayaran yang tertunda selama beberapa tahun terakhir.Komponen terbesar adalah utang iuran BPJS 4% sebesar Rp59.888.254.098,00. BPK mengaitkan pengakuan kewajiban ini dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (perubahan terhadap Perpres 82/2018) yang membatasi perhitungan iuran sampai gaji Rp12.000.000,00. Laporan menyatakan bahwa tunggakan tersebut merupakan akumulasi sejak 2020 sehingga menambah beban akhir tahun.

Rincian akumulasi tunggakan BPJS menurut BPK tercatat per tahun sebagai berikut:

2020: Rp9.573.751.150,00;

2021: Rp14.549.201.198,00;

2022: Rp14.374.600.036,00;

2023: Rp14.237.773.116,00;

2024: Rp7.152.928.598,00.

Pola angka tahunan ini menunjukkan penurunan sebagian pada 2024 tetapi masih meninggalkan saldo besar yang harus diselesaikan di APBD 2025.

Selain BPJS, ada kewajiban lain yaitu insentif pemungut pajak sebesar Rp1.531.623.874,00 yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2020. Pembayaran insentif yang tertunda mencerminkan ketidaksinkronan antara realisasi penerimaan pajak dan mekanisme kompensasi kepada pemungut.

Dua komponen lain yang menambah beban pegawai adalah TPP bulan November-Desember 2024 sebesar Rp19.959.639.090,00 dan TPG (Tambahan Penghasilan Guru) sebesar Rp38.610.886.200,00. Kedua hak tersebut belum dibayarkan hingga 31 Desember 2024 dan akan dibebankan pada APBD 2025. Di samping itu, tercatat utang pegawai BLUD RSUD 45 Kuningan sebesar Rp350.000.000,00, yang keseluruhannya menempatkan tekanan pada belanja pegawai dan kesejahteraan ASN serta tenaga kesehatan setempat.

Utang Barang dan Jasa Rp112.130.065.070,00, Tekanan pada Sektor Kesehatan dan Operasional

Utang belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 tercatat Rp112.130.065.070,00, menjadikannya pos utang terbesar kedua. BPK merinci komponen yang dominan berasal dari klaim layanan kesehatan, tagihan obat dan bahan, serta utang operasional kantor yang menumpuk pada penghujung tahun. Kondisi ini berdampak langsung pada likuiditas penyedia layanan, terutama rumah sakit.

Salah satu pos yang tercatat adalah utang Jamkesda ke rumah sakit swasta dan RSUD Linggajati sebesar Rp2.542.522.158,00, yang menurut dokumen BPK akan direncanakan pembayarannya pada 2025 setelah dianggarkan kembali. Penundaan klaim Jamkesda berpotensi menimbulkan beban pada mitra pelayanan kesehatan jika tidak diberi penyelesaian cepat.

Beban terbesar pada pos ini adalah utang RSUD 45 Kuningan sebesar Rp40.165.848.851,00, yang terperinci menjadi utang obat Rp24.749.744.347,00; utang non-obat Rp3.358.828.861,00; dan utang jasa pelayanan kesehatan Rp12.057.275.643,00. Komposisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan farmasi dan layanan klinis menjadi pendorong utama penunggakan.

Selain itu, Utang RSUD Linggajati tercatat Rp7.572.888.710,00 untuk klaim jasa pelayanan, obat, bahan laboratorium, dan kebutuhan lainnya. Pos lain yang lebih kecil namun material meliputi insentif pemungut pajak Non ASN di Bapenda sebesar Rp106.321.178,00 (dibayar Januari 2025) dan utang jasa kantor sebesar Rp804.843.923,00 untuk tagihan listrik, air, telepon, internet, dan langganan surat kabar Desember 2024 yang baru diselesaikan Februari 2025.

Satu posisi penting adalah utang tunda bayar kegiatan SKPD Tahun 2024 sebesar Rp60.937.640.250,00, yang termasuk dalam tunda bayar total dan akan dimuat kembali dalam perubahan penjabaran APBD 2025 sesuai ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024. BPK menekankan bahwa meski tunda bayar tersebut memenuhi syarat regulasi, frekuensi dan volumenya menuntut evaluasi manajemen kas agar layanan publik tidak terganggu.

Utang Belanja Modal Rp35.892.494.674,00 Dominasi Proyek Infrastruktur

Utang belanja modal yang tercatat sebesar Rp35.892.494.674,00 menunjukkan kontribusi proyek fisik terhadap total utang daerah. Dalam rincian yang disajikan BPK, kategori belanja modal terbagi ke beberapa pos utama yaitu peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan.

Rincian yang ditetapkan BPK antara lain belanja modal peralatan dan mesin Rp13.081.934.750,00; belanja modal gedung dan bangunan Rp13.965.493.669,00; belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Rp8.459.570.000,00; aset tetap lainnya Rp0,00; aset lainnya Rp385.197.750,00. Komposisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar tunda bayar modal berkaitan langsung dengan pekerjaan fisik yang telah direalisasi.

BPK mencatat bahwa sebagian dari belanja modal ini masuk dalam kategori tunda bayar tahun 2024, dan bahwa total tunda bayar yang dilaporkan mencapai Rp96.740.134.924,00 angka dan tercantum dalam lampiran dan menjadi dasar penerapan penetapan utang. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 900.1.4.2/KPTS.295-BPKAD/2025 disebut sebagai payung untuk penetapan utang belanja langsung atas kegiatan yang belum dibayar pada tahun anggaran 2024.

Praktik menunda pembayaran proyek memungkinkan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan hingga akhir tahun, tetapi konsekuensinya mengunci ruang fiskal tahun berikutnya. BPK merekomendasikan verifikasi teknis dan administrasi yang ketat sebelum mengakui utang proyek untuk mencegah risiko pembayaran atas pekerjaan yang belum selesai atau klaim fiktif.

Untuk jangka menengah, Pemkab perlu mengevaluasi mekanisme kontrak, termin pembayaran, serta sumber pendanaan alternatif agar proyek tetap berkelanjutan tanpa menimbulkan beban tunda bayar yang berulang dan memberatkan APBD 2025.

Tunda Bayar, Utang Jangka Pendek, dan Kenaikan Ekuitas

BPK menaruh perhatian khusus pada posisi tunda bayar Rp96.740.134.924,00 karena ini mencerminkan jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan namun pembayaran akhirnya dipindahkan ke tahun berikutnya. Secara regulatif tunda bayar diizinkan asalkan ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan dianggarkan kembali, merujuk pada Pasal 311 UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 162 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

Di sisi lain, pos Utang Jangka Pendek Lainnya turun menjadi Rp2.487.569.862,00, penurunan sebesar 54,67% dibanding tahun sebelumnya. BPK menyatakan seluruh pos ini merupakan utang pengembalian dana bantuan provinsi (Bangprov) yang dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.130-BPKAD/2023 tentang perubahan penetapan sisa bantuan keuangan.

Menariknya, meskipun beban utang total relatif besar, ekuitas Pemerintah Kabupaten Kuningan justru naik menjadi Rp2.899.414.413.635,18, meningkat Rp108.320.402.545,52 atau 4,07% dari ekuitas tahun sebelumnya yang tercatat Rp2.786.056.323.854,45. Kenaikan ini menunjukkan adanya penambahan aset bersih yang tercatat dalam laporan keuangan daerah.

Namun BPK mengingatkan pembaca agar membaca kenaikan ekuitas dengan hati-hati karena kenaikan bisa bersumber dari akuisisi aset nonlikuid atau penilaian administrasi yang belum berkonversi dalam kas. Oleh karena itu, peningkatan ekuitas tidak otomatis mengurangi urgensi penyelesaian utang belanja yang menuntut aliran kas aktual.

Secara keseluruhan, kombinasi antara tunda bayar yang besar, penurunan utang jangka pendek tertentu, dan kenaikan ekuitas mencerminkan dinamika pengelolaan fiskal yang kompleks. Kunci kebijakan ke depan adalah menyelesaikan kewajiban tanpa mengorbankan pelayanan dasar dan menyusun langkah proaktif untuk memperbaiki arus kas serta sumber pendapatan daerah.***