Usai Eksekutif, Kini Legislatif Tinjau Lokasi Luapan Air di Cisantana

KUNINGANSATU.COM,- Komisi 3 DPRD Kabupaten Kuningan meninjau langsung lokasi luapan air yang sempat viral di kawasan Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kamis (21/5/2026). Dalam kunjungan tersebut, dewan menemukan sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab meluapnya air hingga mengganggu aktivitas warga dan pengguna jalan.

Rombongan Komisi 3 . Mereka didampingi unsur kecamatan, pemerintah desa, hingga perangkat kelurahan setempat.

Ketua Komisi 3, Didit Pamungkas mengatakan, persoalan luapan air tidak bisa dilihat hanya dari kejadian sesaat, melainkan harus ditelusuri mulai dari wilayah hulu hingga hilir. Dari hasil peninjauan, pihaknya menemukan adanya penyempitan drainase dan gorong-gorong, tumpukan sampah di jalur air, hingga semakin berkurangnya area resapan akibat banyaknya permukaan yang diplester atau dicor.

“Ini bukan hanya soal kejadian kemarin saja, tapi harus dilihat penyebabnya dari atas sampai bawah. Ada penyempitan gorong-gorong, drainase, sampah yang menumpuk, dan juga banyak permukaan yang sudah diplester sehingga daya serap air berkurang,” ujar Didit kepada wartawan Kuningansatu.com di lokasi.

Menurutnya, penanganan persoalan lingkungan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah. Kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Ia mencontohkan, kebiasaan membuang sampah sembarangan dan kurangnya perawatan saluran air turut memperparah kondisi saat hujan deras mengguyur kawasan wisata lereng Gunung Ciremai tersebut.

Selain itu, Komisi 3 juga menyoroti kondisi drainase yang dinilai sudah tidak ideal. Bahkan, di beberapa titik posisi drainase disebut lebih tinggi dari badan jalan sehingga aliran air tidak berjalan maksimal.

“Nanti mungkin perlu dibuat roadmap penataan kawasan ini. Karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan satu pihak saja, tapi harus melibatkan banyak SKPD dan pihak terkait,” katanya.

Dalam penanganan jangka pendek, Didit menyebut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) telah melakukan langkah awal berupa pembuatan sodetan agar debit air tidak seluruhnya mengalir ke badan jalan.

Sementara untuk penanganan jangka menengah dan panjang, Komisi 3 berencana berkoordinasi dengan sejumlah instansi, termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta pihak Taman Nasional Gunung Ciremai.

Koordinasi dengan TNGC dinilai penting karena kawasan hulu berada dalam area kerja instansi vertikal tersebut. DPRD ingin memastikan kondisi resapan air di kawasan atas tetap terjaga agar tidak memperparah limpasan air saat hujan deras.

“Kita ingin komunikasi terkait penataan di atas, di hulu. Karena penanganan ini harus menyeluruh, tidak bisa parsial,” ucapnya.

Meski demikian, Didit menegaskan pihaknya belum menyimpulkan secara pasti bahwa berkurangnya daya serap air menjadi penyebab utama. Menurut dia, seluruh faktor masih akan dikaji lebih lanjut bersama pihak terkait.

“Kita harus urut dulu penyebabnya. Karena luapan air besar ini tentu tidak disebabkan oleh satu faktor saja,” pungkasnya.