Stunting di Kuningan Masih Jadi Ancaman, Pemkab Perkuat Strategi Terpadu 2026

KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting melalui koordinasi lintas sektor. Hal ini terlihat dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, di Ruang Rapat Sang Adipati, Gedung Sekretariat Daerah, Senin (21/4/2026).
Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, camat wilayah lokus, kepala puskesmas, Tim Penggerak PKK, hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK). Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi sekaligus menyatukan langkah dalam menangani persoalan stunting secara berkelanjutan.
Dalam arahannya, Tuti Andriani menegaskan bahwa stunting masih menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian serius. Ia menilai penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan kolaborasi seluruh pihak.
“Permasalahan stunting harus ditangani bersama-sama. Dibutuhkan keterlibatan aktif semua elemen, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, stunting merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya dipengaruhi faktor gizi, tetapi juga kondisi sosial ekonomi, pola pengasuhan, serta lingkungan seperti sanitasi dan ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus menyeluruh melalui intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi.
Pemkab Kuningan sendiri telah menetapkan lima kecamatan sebagai wilayah prioritas penanganan stunting tahun 2026, yakni Cigandamekar, Garawangi, Selajambe, Cigugur, dan Cidahu. Fokus ini diharapkan mampu mendorong penanganan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Selain itu, upaya intervensi juga diarahkan pada kelompok rentan, seperti remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Program yang dijalankan meliputi pemenuhan gizi seimbang, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kesehatan rutin, serta edukasi pola hidup bersih dan sehat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, dr. Edi Martono, mengungkapkan bahwa hasil pemantauan di lapangan menunjukkan adanya sejumlah faktor penyebab stunting yang cukup kompleks. Selain kekurangan gizi, ditemukan pula kasus anemia, berat badan tidak optimal, hingga penyakit penyerta seperti tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan, dan kelainan bawaan.
Ia juga menyoroti sejumlah kendala, di antaranya keterbatasan anggaran untuk pemeriksaan lanjutan seperti skrining anemia dan deteksi kecacingan. Di sisi lain, tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan.
“Penanganan stunting membutuhkan pendekatan komprehensif. Tidak hanya soal gizi, tetapi juga faktor kesehatan lainnya yang harus ditangani secara bersamaan,” jelasnya.
Berbagai program yang telah berjalan pun terus diperkuat, baik intervensi spesifik seperti pemberian makanan tambahan, ASI eksklusif, dan pemantauan tumbuh kembang, maupun intervensi sensitif seperti peningkatan sanitasi, akses air bersih, serta penguatan program keluarga berencana.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap koordinasi antar pemangku kepentingan semakin solid sehingga seluruh program dapat berjalan selaras. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kuningan diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan.


















