Di Balik Statistik Pembangunan, Ada Keadilan Rakyat yang Dipertanyakan
KUNINGANSATU.COM – Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kuningan, Amar Fahri, menyoroti berbagai persoalan nasional dan daerah mulai dari ketimpangan ekonomi, kualitas demokrasi, hingga tantangan generasi muda di era digital. Ia menilai arah pembangunan saat ini semakin menjauh dari semangat kerakyatan dan keadilan sosial.
Menurut Amar, ajaran Marhaenisme yang diwariskan Sukarno harus dimaknai sebagai metode berpikir yang terus hidup mengikuti perkembangan zaman, bukan sekadar doktrin masa lalu.
“Hari ini kaum Marhaen bukan hanya petani kecil atau buruh pabrik. Ada pekerja gig economy, ojek online, pemuda yang terjebak underemployment, sampai masyarakat adat yang ruang hidupnya terancam eksploitasi,” kata Amar, Selasa (20/5/2026).
Ia menilai globalisasi dan digitalisasi justru melahirkan bentuk baru penindasan atau neokolonialisme jika tidak dikendalikan. Karena itu, menurutnya, teknologi harus dijadikan alat perjuangan untuk melawan ketidakadilan sosial.
Amar juga mengkritik arah pembangunan nasional yang dinilai terlalu berfokus pada investasi dan pertumbuhan ekonomi makro, namun mengabaikan keadilan sosial sebagaimana amanat sila kelima Pancasila.
Ia menyebut masih terdapat jurang lebar antara harapan dan kenyataan di tengah masyarakat. Regulasi, kata dia, lebih banyak berpihak pada akumulasi modal besar dibanding penguatan ekonomi rakyat kecil.
“Arah politik hari ini sedang diuji. Apakah benar berpihak pada rakyat atau hanya mengakomodasi kepentingan elite oligarki di balik jargon pembangunan,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, GMNI menilai pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja berkualitas. Amar menyebut pembangunan yang berlangsung saat ini cenderung menghasilkan jobless growth, yakni pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan.
Sebagai solusi, GMNI mendorong penguatan kembali semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan berbasis ekonomi domestik, penguatan sektor agraris dan maritim, serta penguatan koperasi dan UMKM.
Selain itu, ia meminta pemerintah memberikan perlindungan yang lebih serius terhadap pekerja informal yang disebutnya sebagai “Marhaen modern”.
Tak hanya itu, Amar juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami tantangan serius. Menurutnya, kebebasan secara prosedural memang masih berjalan, namun ruang aman untuk kritik semakin menyempit.
Fenomena intimidasi digital, penggunaan pasal karet, hingga represi terhadap gerakan mahasiswa disebut sebagai gejala democratic backsliding atau kemunduran demokrasi.
“Mahasiswa dan masyarakat yang kritis bukan ancaman. Kritik itu vitamin demokrasi agar kekuasaan tidak berjalan ugal-ugalan,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pola komunikasi sebagian penguasa di daerah yang dinilai masih defensif terhadap kritik publik. Dalam konteks Kuningan, GMNI meminta pemerintah daerah lebih terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa.
Di sisi lain, Amar menilai meningkatnya apatisme politik di kalangan anak muda terjadi akibat kekecewaan terhadap praktik politik yang dianggap penuh korupsi dan minim keteladanan.
Karena itu, GMNI mendorong pendekatan politik yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda melalui bahasa digital yang kreatif dan populer.
“Anak muda harus sadar bahwa mahalnya kuota internet, sulitnya kerja, sampai fasilitas publik di daerah adalah produk politik. Kalau mereka anti-politik, ruang pengambilan kebijakan akan terus diisi orang-orang yang tidak peduli pada masa depan mereka,” katanya.
Amar juga mengingatkan bahaya media sosial yang dinilai menjadi ruang infiltrasi ideologi transnasional, perang informasi, penyebaran hoaks, hingga radikalisme yang menyasar generasi muda.
Meski demikian, GMNI menolak bersikap anti-teknologi. Ia menegaskan ruang digital justru harus dimanfaatkan untuk gerakan kebudayaan, literasi digital, advokasi kemanusiaan, dan penguatan nilai lokal.
Menurut Amar, ketimpangan ekonomi menjadi ancaman paling mendasar bagi bangsa karena dapat memicu polarisasi politik dan lunturnya nasionalisme.
“Ketika masyarakat merasa dipinggirkan secara ekonomi, isu identitas dan polarisasi akan mudah dimanfaatkan untuk memecah belah bangsa,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Amar mengingatkan pemerintah daerah agar pembangunan di Kabupaten Kuningan tidak hanya berorientasi pada proyek fisik dan statistik pertumbuhan ekonomi semata.
Ia meminta pemerintah memastikan pengelolaan sumber daya alam di kawasan Gunung Ciremai tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai Kuningan maju dalam statistik pembangunan, tetapi mundur dalam kemanusiaan dan keadilan bagi rakyat kecil,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
