Presiden Libatkan DPR Awasi MBG, Ridho: Pengawas Kok Jadi Juragan Proyek?
KUNINGANSATU.COM – Instruksi Presiden RI agar anggota DPR hingga kepala daerah ikut mengawasi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menuai kritik tajam dari kalangan mahasiswa.
Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PK IMM) Djazman Al-Kindi Universitas Muhammadiyah Kuningan menilai instruksi tersebut menyimpan ironi besar, terlebih di tengah dugaan keterlibatan sejumlah elite politik dalam pengelolaan dapur MBG.
Ketua PK IMM Djazman Al-Kindi, Ridho Juliano, menyebut fungsi pengawasan berpotensi lumpuh apabila pengawas justru memiliki kepentingan bisnis di dalam program yang diawasi.
“Bagaimana mungkin fungsi pengawasan dapat berjalan secara objektif apabila pihak yang ditugaskan mengawasi justru merangkap sebagai pemilik modal dari dapur itu sendiri? Ini jelas menciptakan konflik kepentingan yang nyata,” ujar Ridho dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/5/2026).
Menurut Ridho, kondisi tersebut ibarat menyerahkan pengawasan kepada pihak yang juga berkepentingan mengambil keuntungan dari proyek. Ia menilai, ketika fungsi kontrol bercampur dengan orientasi bisnis, maka pengawasan rawan kehilangan objektivitas.
Ridho bahkan mengibaratkan situasi itu seperti mempercayakan keamanan kandang kepada pemangsa. Ia khawatir para pengawas lebih sibuk menghitung keuntungan usaha ketimbang memastikan kualitas makanan yang diterima anak-anak benar-benar layak dan bergizi.
Tak hanya mengkritik di level kebijakan, PK IMM Djazman Al-Kindi juga menyoroti implementasi MBG di lapangan. Berdasarkan pengalaman saat menjalani kegiatan magang di salah satu Sekolah Dasar di Kabupaten Kuningan, Ridho mengaku menemukan fakta yang jauh dari narasi keberhasilan pemerintah.
Ia menyebut banyak siswa, terutama kelas rendah seperti kelas 1, 2, dan 3, enggan mengonsumsi makanan yang dibagikan melalui program tersebut.
“Anak-anak usia dini tentu lebih memilih membelanjakan uangnya untuk jajan di luar gerbang sekolah daripada mengonsumsi menu yang tidak menggugah selera. Ini menjadi tamparan keras,” tegas Ridho.
Menurutnya, kotak makanan yang dibagikan kerap hanya disimpan di dalam tas untuk dibawa pulang, bahkan tidak sedikit yang akhirnya terbuang sia-sia karena rasa makanan dinilai hambar dan kurang menarik bagi anak-anak.
Ridho mengingatkan, program bernilai triliunan rupiah itu berpotensi berubah menjadi pemborosan anggaran apabila pemerintah hanya fokus pada aspek distribusi makanan tanpa memperhatikan apakah makanan tersebut benar-benar dikonsumsi.
“Jangan sampai program nasional ini hanya berhasil mengenyangkan pundi-pundi finansial para pejabat, sementara anak-anak di daerah tetap memilih jajan sembarangan akibat makanan gratis yang disediakan tidak menggugah selera,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
