Menggusur Isi Perut Demi Syahwat Wisata: Simalakama Jetski di Waduk Darma

KUNINGANSATU.COM,- Di bawah rona senja Kabupaten Kuningan, permukaan Waduk Darma sekilas tampak tenang. Namun, di balik riak airnya yang menghijau, sebuah bom waktu sosial-ekologis sedang berdetak kencang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah gencar bersolek, memoles waduk ini menjadi destinasi wisata kelas internasional. Ambisi yang molek di atas kertas, namun berpotensi berdarah-darah di lapangan.

Kerancuan berpikir mulai jamak terlihat ketika para pengambil kebijakan membayangkan Waduk Darma sebagai kanvas kosong yang bebas dicoreti apa saja. Belakangan, muncul rencana untuk memasukkan wahana olahraga air berkecepatan tinggi, seperti jetski. Mereka lupa, atau mungkin sengaja menutup mata, bahwa Waduk Darma bukanlah laut lepas yang kosong. Air waduk itu adalah ruang hidup yang riuh, penuh sesak oleh ribuan petak Keramba Jaring Apung (KJA) milik masyarakat sekitar yang sudah lama menjadi urat nadi ekonomi lokal.

Tarik-menarik antara kepentingan rekreasi premium (jetski) dan urusan isi perut masyarakat bawah (KJA) ini memicu sengkarut tata ruang yang pelik. Ini bukan sekadar perkara estetika wisata, melainkan benturan nyata antara ambisi kelas atas dan hak atas ruang hidup rakyat kecil.

Secara ekologis, memaksakan raungan mesin jetski di atas perairan yang padat keramba adalah kecerobohan yang mahal taruhannya. Ilmu perairan mengenal istilah upwelling atau umbalan sebuah kondisi di mana terjadi perbedaan suhu yang membuat massa air dasar waduk berbalik naik ke permukaan. Di dasar Waduk Darma, berton-ton sisa pakan dan kotoran ikan telah mengendap bertahun-tahun, membentuk bom amonia yang beracun.

Tanpa adanya gangguan mesin pun, alam berkali-kali memberi peringatan keras. Laporan lapangan mencatat, fenomena umbalan alami pada tahun 2021 dan Juni 2023 saja sudah cukup untuk menyapu bersih puluhan hingga ratusan ton ikan KJA hingga mati mendadak. Bayangkan apa yang terjadi jika baling-baling jetski bermanuver liar di sana. Semburan propulsi dari mesinnya bakal menjadi katalisator yang mengaduk-aduk air secara paksa. Efeknya, racun yang mengendap di bawah akan terdorong ke permukaan. Ikan-ikan di dalam jaring yang tak bisa melarikan diri ke mana-mana, otomatis akan mati lemas karena keracunan dan kehabisan oksigen.

Belum lagi bicara soal anjloknya kualitas air karena risiko ceceran BBM atau oli dari lalu lintas wahana bermotor tersebut. Ditambah lagi polusi suara noise pollution dari mesin tempel yang gampang membuat ikan budidaya stres. Ketika ikan stres, nafsu makannya turun, masa panen menjadi mundur, dan peternak langsung menanggung rugi.

Kondisi Waduk Darma sendiri sebenarnya sudah masuk fase overload limbah organik. Berdasarkan hitungan BBWS Cimanuk-Cisanggarung, daya tampung ideal waduk ini hanya berkisar antara 1.500 sampai 2.000 petak KJA. Namun realitasnya, catatan dewan menunjukkan jumlah keramba pernah membeludak tak terkendali hingga menembus angka 4.900 petak. Menjejalkan olahraga air premium yang butuh lahan luas dan pandangan bebas ke dalam ekosistem yang sudah jenuh ini jelas tidak masuk akal.

Di luar urusan lingkungan, ada aroma konflik sosial yang pekat. Isu ini bukan sekadar masalah pengaturan air, melainkan perebutan ruang hidup. Ada ancaman gentrifikasi pariwisata sebuah kondisi di mana ruang publik yang biasa dipakai masyarakat bawah untuk bertahan hidup, perlahan digusur demi memfasilitasi gaya hidup orang berduit. Jetski jelas merepresentasikan pariwisata berbiaya tinggi. Jika aturan tata ruang nanti lebih berpihak pada keleluasaan wahana air dan mengorbankan luasan KJA, masyarakat lokal pasti merasa tersingkir dari kampung halamannya sendiri.

Dampak dari salah urus tata ruang ini akan langsung menusuk jantung ketahanan pangan daerah. Data Ketahanan Pangan Pemkab Kuningan mencatat bahwa produksi KJA Waduk Darma mencapai 3.500 ton ikan per tahun, yang menyuplai sekitar 25 persen kebutuhan ikan se-Kabupaten Kuningan. Ada rantai ekonomi yang panjang di dalamnya: penjual bibit, kuli angkut pakan, peternak, hingga ibu-ibu pedagang di pasar. Jika ekosistem ini diganggu, efek dominonya adalah pengangguran dan melonjaknya harga ikan di pasaran.

Ada pula risiko yang lebih manifes: keselamatan kerja. Setiap hari, petani hilir-mudik membawa pakan menggunakan perahu ketinting kayu yang pelan. Memaksa mereka berbagi ruang dengan wisatawan yang ngebut memakai jetski di area yang sama adalah resep instan menuju tabrakan besar. Gesekan antara wisatawan yang mencari hiburan dan warga lokal yang mencari nafkah ini bisa menjadi bom waktu konflik horizontal.

Agar sumber daya di Waduk Darma tidak hancur karena ego sektoral Tragedy of the Commons, pemerintah dan pemangku kepentingan harus mengambil langkah tegas yang terukur:

Zonasi Mutlak dan Super Jelas: Pemda, BBWS, dan warga harus duduk bersama untuk menyepakati peta pembagian air. Harus ada pemisahan mutlak antara zona khusus KJA yang haram dimasuki wahana mesin dan jalur rekreasi. Di antara keduanya, wajib dipasang zona penyangga buffer zone yang dilengkapi pelampung pemecah ombak agar riak dari jetski tidak menghantam keramba.

Regulasi Pariwisata yang Ketat: Jika jetski terpaksa melintas di dekat area keramba, wajib diterapkan No Wake Zone. Kecepatannya harus dipelankan drastis (misalnya di bawah 5 km/jam) supaya tidak memicu ombak besar. Kuota jumlah armada yang beroperasi di air dalam satu waktu juga harus dibatasi ketat.

Memanusiakan Warga Secara Ekonomi: Seandainya BBWS memang harus menertibkan jumlah KJA demi menyelamatkan umur bendungan, jangan gunakan pendekatan penggusuran sepihak. Warga yang terdampak harus dilibatkan dan dirangkul secara ekonomi. Misalnya, melalui BUMDes, mereka bisa diberi porsi saham dalam pengelolaan fasilitas wisata air tersebut. Dengan begitu, putaran uang dari pariwisata tetap masuk ke kantong warga lokal, bukan cuma menguntungkan pemodal luar.

Pariwisata yang baik tidak boleh melahirkan air mata kemiskinan di halaman rumahnya sendiri. Jangan sampai moleknya promosi wisata internasional Waduk Darma harus dibayar mahal oleh punahnya mata pencaharian para petani yang selama ini menjadi tulang punggung pangan daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memilih: ingin diingat sebagai pembawa kesejahteraan, atau justru sebagai aktor yang mengusir warganya demi seonggok mainan mewah bernama jetski.


Oleh : AHMAD RIO NUGRAHA, Mahasiswa Universitas Kuningan