Uha Kritik MBG di Kuningan: Anak-anak Bukan Kelinci Percobaan!
KUNINGANSATU.COM,- Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, menilai kasus keracunan massal yang menimpa ratusan pelajar di Kecamatan Luragung, Kabupaten Kuningan, menjadi bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan manajemen mutu dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan, peristiwa pada Kamis (2/10/2025) tersebut menunjukkan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi melampaui kapasitas produksi yang aman, tanpa dukungan fasilitas dan standar keamanan pangan yang memadai.
“Skala produksi makanan di SPPG sudah setara bahkan melebihi katering industri, tapi pengawasannya jauh di bawah standar. Ini sangat berisiko, apalagi jika pengendalian suhu dan waktu distribusi tidak dijaga,” ungkap Uha Juhana, Rabu (8/10/2025).
Menurut Uha, dapur MBG di Kuningan masih mengandalkan sistem manual dengan sarana terbatas, sementara jumlah porsi yang harus diproduksi setiap hari mencapai ribuan. Kondisi itu membuat pengendalian kebersihan, suhu, serta waktu pengiriman sering kali tidak sesuai standar. Dugaan sementara, menu ayam kecap berbau tidak sedap yang disajikan pada hari kejadian menjadi sumber kontaminasi karena proses produksi yang terburu-buru dan melebihi kapasitas dapur.
“Kalau kapasitas dapur hanya sanggup seribu porsi tapi dipaksa tiga kali lipat tanpa sistem pendingin dan pengawasan suhu, maka keracunan seperti ini tinggal menunggu waktu,” tegasnya.
LSM Frontal menyoroti pula bahwa sebagian dapur SPPG belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan belum menerapkan standar HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), padahal standar tersebut wajib untuk produksi makanan berskala besar. Uha menyebut, situasi ini menunjukkan ketidaksiapan sistem MBG dalam menjamin keamanan pangan anak sekolah.
“Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi kegagalan sistemik. Pemerintah harus mengevaluasi total rantai produksi MBG, dari bahan baku sampai distribusi ke sekolah,” katanya.
Selain itu, Uha menilai koordinasi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Satgas MBG Kabupaten Kuningan belum berjalan optimal. Frontal menuntut agar Pemkab segera melakukan audit higienitas dapur, uji laboratorium menyeluruh terhadap sampel makanan, dan pembenahan sistem distribusi sebelum program dilanjutkan.
“Program MBG ini tujuannya baik, tapi pelaksanaannya asal-asalan. Kalau tidak segera dibenahi, kita akan melihat kasus serupa terulang cepat atau lambat,” ujarnya menambahkan.
LSM Frontal juga meminta agar hasil investigasi resmi dibuka ke publik, termasuk asal dapur penyedia dan mekanisme pengawasan harian. Menurut Uha, transparansi adalah langkah pertama agar kepercayaan masyarakat terhadap program tidak hilang.
“Jangan jadikan program bergizi ini sebagai proyek berisiko. Anak-anak sekolah bukan kelinci percobaan. Pemerintah harus berani bertanggung jawab,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
