Dadan Nilai Pelesetan “Melesat” Sudah Keluar dari Substansi Kritik
KUNINGANSATU.COM – Ruang demokrasi memang memberi hak kepada siapa pun untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun kritik, menurut Koordinator Relawan Dirahmati, Dadan Satyavadin, seharusnya tetap dibangun dengan nalar publik yang sehat, bukan dengan perasaan seolah satu kelompok menjadi pihak paling penting dibanding kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Dadan menilai, kekecewaan karena tidak ditemui langsung oleh kepala daerah memang manusiawi. Akan tetapi, seorang bupati tidak bekerja hanya untuk memenuhi ekspektasi satu kelompok tertentu. Ada tanggung jawab yang jauh lebih besar yang harus dijalankan dalam waktu bersamaan.
“Ketika Bupati menghadiri pengangkatan dan pengambilan sumpah ratusan kepala sekolah, itu bukan sekadar acara seremonial. Di sana ada tanggung jawab pendidikan, administrasi negara, dan masa depan ribuan siswa yang harus diprioritaskan,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).
Karena itu, menurutnya, terlalu berlebihan jika ketidakhadiran bupati langsung diterjemahkan sebagai bentuk tidak menghargai rakyat. Ia menilai kesimpulan semacam itu lahir dari sudut pandang yang sempit dan cenderung memaksakan narasi.
Di sisi lain, Dadan juga menyoroti mulai maraknya pelesetan terhadap istilah “Melesat” yang dijadikan bahan sindiran politik. Baginya, slogan tersebut bukan sekadar kata-kata kampanye, melainkan simbol perjuangan yang lahir dari proses panjang bersama relawan dan masyarakat.
“Istilah ‘Melesat’ itu lahir dari perjuangan panjang. Dirumuskan bersama, diperjuangkan ribuan relawan, dan hari ini menjadi semangat percepatan pembangunan Kabupaten Kuningan,” katanya.
Ia menegaskan, perbedaan pandangan adalah hal biasa dalam demokrasi. Namun ketika simbol perjuangan kolektif dijadikan bahan olokan, maka yang terjadi bukan lagi kritik substansi, melainkan bentuk penghakiman dan pelecehan terhadap kerja bersama banyak orang.
Dadan juga menilai ancaman demonstrasi yang dibangun seolah mewakili seluruh masyarakat perlu disikapi secara lebih dewasa. Demonstrasi memang hak demokrasi, tetapi suara yang paling keras belum tentu menjadi suara mayoritas.
“Di luar kelompok kecil yang memilih tekanan jalanan, ada banyak masyarakat dan relawan yang juga punya hak politik yang sama. Mereka pun sebenarnya bisa turun ke jalan jika hanya ingin menunjukkan kekuatan massa,” ujarnya.
Namun menurutnya, banyak relawan justru memilih bergerak langsung di tengah masyarakat, menjaga optimisme daerah, membantu menjelaskan program-program pemerintah, dan menjaga stabilitas agar pembangunan tetap berjalan.
“Karena membangun daerah itu bukan soal siapa paling keras berteriak, tetapi siapa yang paling konsisten memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah tidak anti kritik. Akan tetapi, masyarakat juga berhak menilai mana kritik yang lahir dari kepedulian, dan mana yang hanya dipenuhi sikap merasa paling benar sendiri.***
Tinggalkan Balasan
