Editorial: Menjaga Nalar Kritis Bersama Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka
Nalar Kritis sebagai Jalan Merdeka
Tan Malaka menulis dengan bahasa lugas, bukan filsafat rumit. Ia menegur langsung:
“Bangsa jang tidak sanggup berfikir sendiri, akan selamanja menjadi pengikut bangsa lain.” (Madilog, 1943: 24)
Kalimat ini seolah ditujukan pada kita hari ini. Banyak keputusan bangsa masih bergantung pada tekanan eksternal; banyak opini publik masih dibentuk oleh media sosial yang sarat manipulasi. Kemerdekaan tanpa kemandirian berpikir hanyalah ilusi. Editorial ini menegaskan bahwa nalar kritis adalah syarat mutlak kemerdekaan sejati.
Hoaks Politik dan Mistisisme Modern
Jika dulu Tan Malaka menentang tahayul yang mengikat masyarakat, kini kita berhadapan dengan mistisisme digital seperti hoaks, teori konspirasi, dan propaganda politik. Seperti dahulu rakyat terbuai oleh “ilmu ghaib”, kini rakyat terseret oleh “ilmu viral”.
Kerusuhan yang pecah di berbagai daerah belakangan ini adalah contoh nyata. Laporan media menyebut adanya provokasi, informasi palsu, dan agitasi politik yang memperkeruh suasana. Demonstrasi yang semula menuntut transparansi kebijakan berubah menjadi bentrokan anarkis, dipicu oleh penyebaran isu-isu yang tidak diverifikasi. Inilah bentuk baru dari mistisisme modern yang sudah diperingatkan Tan Malaka dimana logika rakyat ditenggelamkan oleh manipulasi informasi.
Pendidikan yang Anti-Kritis
Ironisnya, dunia pendidikan kita justru sering gagal menumbuhkan nalar kritis. Banyak sekolah masih menekankan hafalan, bukan analisis; kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Padahal, Tan Malaka menulis Madilog dengan tujuan agar rakyat tidak lagi diperbudak oleh cara berpikir dogmatis.
Akibatnya, ketika mahasiswa atau pelajar ikut aksi protes, mereka mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Alih-alih menjadi kekuatan moral yang kritis, mereka sering terjebak dalam polarisasi. Editorial ini menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah yang melahirkan manusia merdeka dalam pikiran, bukan sekadar pekerja patuh atau massa yang bisa digiring.
Feodalisme Birokrasi dan Kebuntuan Logika
Masalah lain yang masih menggerogoti bangsa adalah feodalisme birokrasi. Mentalitas “asal bapak senang”, hierarki yang kaku, dan ketiadaan keberanian berpikir kritis membuat kebijakan publik sering gagal menyentuh persoalan rakyat.
Tan Malaka jelas menolak pola pikir feodal. Ia menegaskan bahwa logika dan dialektika harus menjadi alat analisis sosial. Namun, hingga kini, logika sering digantikan oleh “loyalitas” pada atasan. Editorial ini menilai bahwa birokrasi tanpa logika kritis hanyalah mesin penghambat kemajuan.
Tinggalkan Balasan
