Kenaikan Pertamax Jadi Pukulan Baru, IMM PK Djuanda Kartawidjaja Khawatir UMKM Kian Tertekan

KUNINGANSATU.COM, – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter menuai sorotan dari kalangan mahasiswa. Kebijakan yang membuat harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 per liter tersebut dinilai berpotensi menambah tekanan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, pelaku UMKM, hingga mahasiswa.

Sorotan itu disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik IMM PK Djuanda Kartawidjaja Universitas Muhammadiyah Kuningan, Siti Nuraulia Zahra, dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Siti, kenaikan harga yang mencapai hampir 32 persen tersebut bukan sekadar persoalan penyesuaian harga energi, melainkan berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ia menilai kelompok masyarakat yang selama ini memilih menggunakan Pertamax sebagai bentuk kesadaran untuk tidak membebani BBM bersubsidi justru menjadi pihak yang paling terdampak. Kenaikan harga yang cukup tinggi membuat banyak pengguna berpotensi beralih ke BBM subsidi demi menekan pengeluaran.

“Mahasiswa, pekerja harian, hingga pelaku UMKM yang selama ini memilih Pertamax agar tidak membebani kuota subsidi kini menghadapi beban baru. Selisih harga yang cukup besar akan memaksa masyarakat menyesuaikan pengeluaran mereka,” ujarnya.

Siti menjelaskan, bertambahnya biaya transportasi dapat berdampak berantai terhadap berbagai sektor. Masyarakat, kata dia, berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk kebutuhan lain yang dianggap penting, seperti pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan keluarga.

Selain itu, ia memperkirakan kenaikan harga Pertamax dapat mendorong migrasi pengguna ke Pertalite. Jika terjadi dalam jumlah besar, kondisi tersebut dikhawatirkan akan meningkatkan tekanan terhadap kuota BBM bersubsidi dan memunculkan persoalan baru di lapangan.

“Ketika harga Pertamax naik sangat tinggi, banyak pengguna yang kemungkinan beralih ke Pertalite. Dampaknya bukan hanya pada pengeluaran masyarakat, tetapi juga bisa memengaruhi distribusi dan ketersediaan BBM subsidi,” katanya.

Dalam pandangannya, pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari setiap kebijakan energi yang diambil. Ia menekankan bahwa stabilitas harga BBM memiliki kaitan erat dengan daya beli masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan.

“Negara seharusnya hadir untuk melindungi masyarakat ketika menghadapi tekanan ekonomi. Kebijakan yang diambil perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat agar tidak menambah beban yang sudah mereka rasakan,” tuturnya.

Siti berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan penyesuaian harga BBM serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.

“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan hanya penjelasan mengenai kenaikan harga, tetapi juga jaminan bahwa kebutuhan hidup mereka tetap dapat dijangkau,” pungkasnya.