3.477 Rumah Tak Layak Huni Jadi PR Besar Pemkab Kuningan
KUNINGANSATU.COM – Upaya penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) di Kabupaten Kuningan masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Hingga awal 2026, ribuan rumah tercatat masih membutuhkan perbaikan agar memenuhi standar hunian yang layak bagi masyarakat.
Berdasarkan data Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, terdapat 3.477 unit rumah yang masuk kategori rutilahu yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari jumlah tersebut, penanganan yang telah dilakukan baru mencapai sekitar 250 unit.
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kuningan, Deni Hamdani, menjelaskan bahwa penentuan kategori rutilahu mengacu pada sejumlah indikator yang telah ditetapkan dalam sistem pendataan resmi.
“Kategorinya masuk Desil 1 sampai dengan Desil 4. Berarti sangat miskin atau miskin ekstrem dan masuk data aplikasi SIBARU (Sistem Informasi Bantuan Perumahan). Namanya rumah tidak layak huni, biasanya dari segi lantai itu tidak ada keramik, masih tanah. Kemudian MCK berada di luar. Dindingnya bukan tembok, melainkan bambu. Atapnya juga sudah lapuk, dan tempat istirahat atau tempat tidurnya sudah tidak layak dengan ukuran rumah sekitar 2 × 7 meter dengan penghuni rumah 4 sampai 6 orang, ” tutur Deni, Jumat (10/4/2026).
Di lapangan, kondisi rumah tidak layak huni ini masih ditemukan dengan tingkat keprihatinan yang cukup tinggi. Tidak sedikit bangunan yang jauh dari standar kelayakan, bahkan ada yang menyerupai hunian darurat. Selain itu, terdapat warga lanjut usia hingga janda yang tinggal sendiri tanpa dukungan keluarga.
“Ada juga kasus rumah tua, tapi penghuninya janda atau lansia yang tidak punya anak atau tidak ada yang memperdulikan. Dulu juga ada kondisinya mirip kandang ayam tapi sudah diperbaiki. Jika kita melihat angka 3.477 unit, maka tiap kecamatan mungkin ada sekitar 100 hingga 150 unit. Artinya, tiap desa bisa ada 10 sampai 20 rumah yang tidak layak huni, ” tambahnya.
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah terus mendorong percepatan penanganan secara bertahap. Tahun ini, target perbaikan ditetapkan sekitar 300 unit rumah yang bersumber dari berbagai skema bantuan.
“Untuk tahun kemarin baru 250 rumah yang diperbaiki. Saat ini kami sedang memverifikasi 150 unit Rutilahu dari bantuan Pemkab. Kemudian akan ada tambahan 150 unit lagi dari Baznas Pusat, jadi total sekitar 300 unit,” tutur Deni.
Selain mengandalkan anggaran pemerintah, program ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat melalui semangat gotong royong dalam proses pembangunan.
“Nominal bantuan Rp 20 juta rupiah. Dana ini wajib mendorong swadaya masyarakat. Ada contoh bagus di Desa Pajambon, kami beri Rp 20 juta, lalu warga ada yang menyumbang keramik, cat, hingga semen. Itu sangat bagus. Karena kami bangun dari nol sampai jadi, tentunya dengan dukungan gotong royong masyarakat,” jelasnya.
Pemerintah daerah juga mulai mengintegrasikan program perbaikan rumah dengan upaya pemberdayaan ekonomi warga penerima manfaat melalui bantuan permodalan usaha.
“Upaya kan kita tentu kemarin Pak Bupati alhamdulillah diterima oleh Komisi 5 DPR RI, yang menangani masalah perumahan, menangani masalah infrastruktur dan perhubungan. Itu bagian ikhtiar kita untuk meyakinkan bahwasanya dengan keterbatasan anggaran oleh pusat dapat dibantu. Tidak hanya membantu rumahnya menjadi layak, tapi kita juga akan memberdayakan secara ekonomi lewat bantuan permodalan,” tuturnya.
Deni menegaskan bahwa penanganan rutilahu membutuhkan kolaborasi semua pihak, termasuk dukungan aktif masyarakat di tingkat desa.
“Rutilahu adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah Kabupaten Kuningan akan selalu hadir bagi warga yang membutuhkan, namun kami juga butuh dukungan dan partisipasi masyarakat. Kami berharap bagi warga yang memiliki rezeki lebih dapat ikut peduli. Silakan ajukan surat kepada saya, lampirkan fotokopi KTP, KK, foto kondisi rumah, serta pernyataan kesiapan gotong royong warga setempat,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
