Wan Wage: Izin Dapur MBG Belum Lengkap, Bahaya yang Disamarkan!

KUNINGANSATU.COM,- Aktivis dan pemerhati Kuningan, Wan Wage, menyoroti dugaan belum lengkapnya izin dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai temuan Dinas PUTR yang menyebut 99% dapur MBG belum memiliki izin resmi bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga sinyal bahaya terkait kepatuhan hukum dan keselamatan publik.

“Kalau dapur yang masak untuk ribuan anak sekolah saja tidak berizin, lalu apa jaminannya mereka aman dari risiko kebersihan dan kelayakan bangunan? Ini bukan sekadar lalai, ini pelanggaran yang disamarkan!” tegas Wan Wage, Jumat (17/10/2025).

Pernyataan itu muncul setelah pemberitaan di beberapa media mengungkap bahwa dari 69 dapur MBG di Kuningan, hanya satu dapur milik Polres Kuningan yang sudah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sisanya belum memiliki izin, namun program ini terus berjalan seolah semuanya beres.

Wan Wage menilai fakta tersebut menjadi tamparan bagi para pengambil kebijakan.

“Bagaimana mungkin program besar yang katanya untuk rakyat kecil bisa dijalankan tanpa taat aturan? Kalau rakyat yang bangun dapur tanpa izin, bisa-bisa disegel. Tapi kalau program pemerintah, diam semua!” katanya.

Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan lintas dinas yang seolah mati suri. Menurut Wan Wage, program publik yang menggunakan anggaran besar tidak boleh dibiarkan berjalan di atas pelanggaran teknis.

“Pemerintah harus jujur pada rakyat. Jangan biarkan aroma gizi tertutup oleh bau busuk pembiaran. Kalau benar izin belum lengkap, hentikan dulu operasional dapur-dapur itu sampai semua syarat dipenuhi!” pungkasnya.

Publik kini menunggu langkah tegas Pemkab Kuningan. Apakah laporan ini akan ditindaklanjuti dengan audit menyeluruh, atau kembali diredam dengan alasan klasik ‘proses sedang berjalan’. Yang jelas, Wan Wage sudah menyalakan alarm keras bahwa gizi anak-anak Kuningan tidak boleh ditukar dengan ketidakjujuran dan pembiaran sistemik.***

Deskripsi Iklan Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Oh… ternyata ooooh…. Semua carut marut MBG ini berawal dari Kelalaian Pemerintah Daerah dalam masalah Perijinan…. Yg lebih memgherankan lagi Kok DPRD bagaikan “gaang kaincak” dlm melaksanakan Fungsi Pengawasan. Sedangkan Ragam masalah MBG terus bermunculan. Aneh memang aneeeeeehhh…. Tapi NYATA.

Sudah ditampilkan semua
Tutup