Usai Libur Idul Adha, ASN Kuningan Mendadak “Panas Dingin” Gara-Gara Sidak Ini

KUNINGANSATU.COM,- Hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk memastikan kedisiplinan aparatur dan pelayanan publik kembali berjalan optimal. Senin (29/5/2026), Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar turun langsung melakukan Gerakan Disiplin Daerah (GDD) ke sejumlah perangkat daerah.

Peninjauan dilakukan ke beberapa instansi strategis, mulai dari Sekretariat Daerah, Bappeda, Inspektorat, DPMPTSP hingga Dinas Kesehatan. Dalam kunjungannya, Bupati memeriksa absensi pegawai, aktivitas pelayanan, serta kesiapan ASN dalam menjalankan tugas setelah libur panjang.

Menurut Dian, momentum pascalibur harus menjadi titik awal untuk kembali meningkatkan etos kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“ASN harus kembali fokus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik. Kedisiplinan serta tanggung jawab menjadi pondasi utama dalam menjalankan pemerintahan yang profesional,” ujarnya.

Tak hanya memantau internal pemerintahan, Bupati juga menyempatkan berdialog langsung dengan masyarakat yang tengah mengurus administrasi di DPMPTSP. Salah seorang warga asal Cigintung mengaku puas dengan pelayanan yang diterimanya.

“Pelayanannya cepat dan petugasnya ramah,” kata warga tersebut saat berbincang dengan Bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani juga melakukan monitoring ke sejumlah OPD lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, DPMD, Disporapar, hingga Disdukcapil.

Di waktu bersamaan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U. Kusmana melakukan pengecekan ke Diskominfo, Diskopdagperin, Disknanak, PUTR, dan Disperkimtan.

Berdasarkan hasil pemantauan, tingkat kehadiran ASN di lingkungan Pemkab Kuningan terpantau baik. Aktivitas pelayanan publik di berbagai instansi juga berjalan normal tanpa kendala berarti.

Melalui Gerakan Disiplin Daerah, Pemkab Kuningan menegaskan komitmennya dalam membangun budaya kerja yang tertib, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan terpercaya.