Kecam Pengeroyokan Maut di Bali, Wisye PK IMM Ajak Warga Kedepankan Kemanusiaan

KUNINGANSATU.COM,- Insiden pengeroyokan massa yang menewaskan seorang pria terduga pelaku pencurian ayam aduan di Banjar Dinas Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada Jumat (24/7/2026) dini hari, menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) PK IMM Djazman Al Kindi Universitas Muhammadiyah Kuningan, Wisye Wijayanti Dwi Mart.

Wisye menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang berujung pada hilangnya nyawa seseorang tersebut. Menurutnya, tindakan main hakim sendiri atau vigilantism tidak dapat dibenarkan dalam negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

“Peristiwa ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa emosi massa tidak boleh menggantikan proses hukum. Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana tetap memiliki hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil,” ujar Wisye dalam keterangannya.

Ia menilai, aksi pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia serta pembakaran sepeda motor milik korban menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian persoalan melalui jalur hukum.

Menurutnya, kemanusiaan harus tetap menjadi landasan utama dalam menyikapi setiap dugaan tindak pidana. Hukuman terhadap pelaku kejahatan merupakan kewenangan aparat penegak hukum, bukan masyarakat.

Wisye juga mengingatkan bahwa tindakan main hakim sendiri justru berpotensi melahirkan persoalan hukum baru. Alih-alih menyelesaikan masalah, pelaku pengeroyokan dapat dijerat dengan pasal pidana karena melakukan kekerasan yang menghilangkan nyawa seseorang.

Ia mengajak masyarakat untuk menyerahkan setiap dugaan tindak kriminal kepada aparat kepolisian agar diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Wisye mendorong aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut secara profesional dan transparan, termasuk menindak siapa pun yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan tersebut.

“Penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan penting dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang serta mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Wisye mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun budaya hukum yang lebih baik dengan mengedepankan penyelesaian persoalan secara damai, humanis, dan sesuai prosedur hukum.

“Jangan biarkan kemarahan sesaat menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita semua memiliki tanggung jawab menjaga Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara yang membenarkan kekerasan oleh massa,” pungkasnya.