Jangan Sampai Guru Takut Terima Revitalisasi Sekolah, Ini Sorotan Dadan
KUNINGANSATU.COM,- Program revitalisasi sekolah dinilai tidak semestinya membuat guru berada dalam bayang-bayang kekhawatiran ketika menerima pembangunan fasilitas pendidikan. Pemerintah dan pihak terkait dinilai perlu memastikan adanya pendampingan serta pembagian tanggung jawab yang jelas agar guru tidak dibebani pekerjaan teknis di luar kompetensinya.
Hal tersebut disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik sekaligus Tokoh Masyarakat, Dadan Satyavadin, yang menyoroti kondisi guru dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Menurut Dadan, kebutuhan revitalisasi sekolah merupakan hal penting untuk memastikan peserta didik memperoleh ruang belajar yang aman dan nyaman. Namun, di sisi lain, pelaksanaan pembangunan juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi guru apabila mereka harus berhadapan langsung dengan urusan teknis pembangunan yang bukan menjadi bidang keahliannya.
“Guru bukan ahli konstruksi. Guru bukan kontraktor. Guru bukan pejabat teknis pekerjaan umum. Keahlian mereka adalah mendidik manusia,” ujar Dadan dalam pandangannya mengenai pelaksanaan revitalisasi sekolah.
Ia menilai, guru selama ini memiliki tugas utama mengajar, mendidik dan membangun karakter peserta didik. Karena itu, ketika sekolah memperoleh program pembangunan, tanggung jawab yang diberikan kepada guru harus disesuaikan dengan kewenangan dan kompetensinya.
Dadan mengungkapkan, kekhawatiran tersebut bukan berarti guru ingin menghindari tanggung jawab maupun pengawasan. Justru, menurutnya, pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara dan pembangunan sekolah tetap diperlukan.
Namun, pengawasan harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Kesalahan administratif, kelalaian, atau kekeliruan dalam memahami prosedur, menurut Dadan, perlu dibedakan dengan tindakan pidana yang dilakukan secara sengaja.
“Tidak semua kesalahan adalah kejahatan. Tidak setiap kekurangan administrasi menunjukkan niat buruk. Dan tidak setiap laporan seharusnya melahirkan stigma bahwa seseorang telah bersalah,” katanya.
Guru Khawatir Berdampak pada Kepercayaan Murid
Dadan juga menyoroti dampak persoalan hukum atau pemberitaan terhadap hubungan antara guru dan peserta didik.
Menurutnya, seorang guru yang berhadapan dengan laporan atau pemeriksaan dapat mengalami tekanan tersendiri, terlebih jika informasi tersebut diketahui oleh para siswa.
Ia menggambarkan kemungkinan ketika seorang murid bertanya kepada gurunya mengenai kabar bahwa sang guru dilaporkan.
Bagi orang dewasa, laporan belum tentu menunjukkan seseorang bersalah karena masih terdapat tahapan pemeriksaan, klarifikasi dan pembuktian. Namun, bagi anak-anak, informasi tersebut belum tentu dipahami secara utuh.
Kondisi itu dikhawatirkan dapat memengaruhi kepercayaan siswa terhadap guru yang selama bertahun-tahun telah mendidik mereka.
“Yang mereka pahami mungkin hanya satu: guru saya sedang bermasalah,” ungkapnya.
Karena itu, Dadan menilai sistem pelaksanaan revitalisasi sekolah perlu memberikan pendampingan yang memadai kepada pihak sekolah, khususnya ketika guru atau kepala sekolah mendapatkan tugas yang berkaitan dengan pembangunan.
Minta Pendampingan dan Pembagian Tanggung Jawab yang Jelas
Dadan mempertanyakan mengapa guru harus berada dalam posisi yang rentan ketika sekolah mendapatkan program pembangunan.
Menurutnya, apabila pekerjaan revitalisasi membutuhkan kemampuan teknis, maka pihak yang memiliki kompetensi di bidang tersebut perlu dilibatkan untuk memberikan pendampingan.
Selain itu, sekolah juga perlu mendapatkan petunjuk pelaksanaan yang jelas, mekanisme pengawasan yang transparan, serta perlindungan yang memadai dalam menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
“Ini bukan permintaan agar guru kebal hukum. Bukan pula permintaan agar sekolah terbebas dari pengawasan. Ini adalah permintaan agar tanggung jawab diberikan secara proporsional dengan kewenangan dan kompetensi,” tegas Dadan.
Ia menambahkan, pengawasan tetap harus berjalan untuk memastikan pembangunan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan kesalahan, proses penanganannya juga perlu didasarkan pada fakta dan pembuktian.
Dadan mengingatkan, jangan sampai kekhawatiran terhadap persoalan administratif maupun hukum justru membuat sekolah enggan menerima program revitalisasi.
Sebab, apabila sekolah memilih tidak menerima pembangunan karena takut menghadapi risiko, peserta didik yang pada akhirnya kehilangan manfaat dari program tersebut.
“Jangan sampai niat kita memperbaiki sekolah justru membuat guru takut menerima pembangunan,” ujarnya.
Menurut Dadan, pembangunan sekolah bukan hanya menyangkut perbaikan gedung dan fasilitas. Lebih dari itu, keberadaan sekolah berkaitan langsung dengan proses pendidikan dan masa depan peserta didik.
“Menjaga sekolah berarti juga menjaga guru. Dan menjaga guru berarti menjaga masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.















