Uha Juhana Lempar Tantangan ke 50 Anggota DPRD Kuningan, Berani Buka Ijazah?
KUNINGANSATU.COM,- Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, mendesak seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan membuka dokumen ijazah dan riwayat pendidikan mereka kepada publik. Desakan tersebut dinilai penting untuk memastikan keabsahan kualifikasi akademik para wakil rakyat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Menurut Uha, polemik mengenai keabsahan ijazah sejumlah figur publik, termasuk perdebatan yang berkembang terkait riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka, telah memunculkan gelombang perhatian masyarakat terhadap pentingnya verifikasi dokumen pendidikan pejabat negara.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak semestinya hanya menjadi perdebatan di ruang digital, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan pengawasan terhadap persyaratan administratif para penyelenggara negara.
“Seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan harus berani membuka ijazahnya kepada masyarakat. Jangan sampai ada gelar akademik yang digunakan ternyata tidak memiliki dasar keabsahan. Ini menyangkut integritas dan kepercayaan rakyat terhadap wakilnya,” tegas Uha, Selasa (17/11/2026).
Ia berpandangan, anggota DPRD merupakan pejabat publik yang memperoleh mandat langsung dari masyarakat melalui pemilihan umum. Selain menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, mereka juga memiliki tanggung jawab besar dalam menentukan arah kebijakan serta pengelolaan APBD.
Karena itu, menurutnya, rekam jejak pendidikan dan keabsahan gelar akademik menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban moral seorang wakil rakyat.
Uha menegaskan, transparansi dokumen pendidikan tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencari kesalahan individu, melainkan memastikan seluruh anggota DPRD memiliki persyaratan pendidikan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai masyarakat memilih wakil rakyat yang ternyata memiliki persoalan dalam persyaratan administratif pendidikannya. Kalau memang semuanya sah, mengapa harus takut menunjukkan dokumen pendidikannya?” ujarnya.
Atas dasar itu, LSM Frontal menyampaikan sejumlah tuntutan. Pertama, mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan mendorong keterbukaan riwayat pendidikan seluruh anggota DPRD, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dicantumkan dalam identitas resmi maupun dokumen publik.
Kedua, meminta KPU Kabupaten Kuningan bersama instansi pemerintah terkait melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan anggota DPRD. Hasil verifikasi tersebut diharapkan dapat disampaikan secara transparan dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi.
Ketiga, meminta seluruh anggota DPRD Kabupaten Kuningan secara sukarela menunjukkan dokumen pendidikan yang dapat membuktikan keabsahan ijazah dan gelar akademik mereka.
Lebih jauh, Uha mengingatkan bahwa DPRD memiliki sejumlah instrumen konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan, termasuk hak interpelasi dan hak angket. Kedua hak tersebut dapat digunakan untuk meminta keterangan dan melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, menurutnya, integritas pribadi setiap anggota DPRD juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai lembaga legislatif menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, sementara keabsahan persyaratan administratif anggotanya sendiri tidak pernah mendapatkan keterbukaan yang memadai.
“Bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan penuh kepada DPRD jika rekam jejak pendidikan wakil rakyatnya saja tidak bisa diketahui secara terbuka? Jangan sampai mereka menggunakan kewenangan pengawasan, sementara di antara mereka justru ada persoalan serius terkait keabsahan ijazah. Apa kata dunia?” pungkas Uha Juhana.















