Total Tunjangan Rumah DPRD Kuningan Rp13,3 Miliar Per Tahun, Setara Ribuan Bantuan Rutilahu
KUNINGANSATU.COM,- Di balik angka-angka besar anggaran DPRD Kuningan, tersimpan ironi yang tak bisa diabaikan. Setiap bulan, total tunjangan perumahan bagi Ketua, tiga Wakil Ketua, dan 46 anggota DPRD mencapai Rp1,1 miliar. Jika uang itu dialokasikan ke program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan nominal bantuan Rp20-23,5 juta per rumah, maka dalam sebulan setara dengan 47-55 unit rumah menjadi layak huni.
Artinya, hanya dengan satu bulan tunjangan rumah DPRD, puluhan keluarga miskin di Kuningan bisa terbebas dari rumah reyot berdinding bilik dan berlantai tanah.
Dalam hitungan setahun, tunjangan rumah DPRD Kuningan yang mencapai Rp13,3 miliar bisa dikonversi menjadi 566-665 rumah BSPS. Dan jika dihitung untuk satu periode penuh selama lima tahun masa jabatan, total Rp66,5 miliar tersebut mampu membangun 2.830-3.325 rumah layak huni, jumlah yang cukup untuk menyulap puluhan desa dari kumuh menjadi lebih manusiawi.
Perbandingan ini semakin menyentuh ketika melihat realitas di lapangan. Masih ada keluarga di Kuningan yang tidur di bawah atap bocor bahkan beralaskan tanah basah saat hujan. Bagi mereka, Rp20 juta BSPS bukan sekadar bantuan, melainkan harapan agar anak-anak bisa belajar di rumah yang lebih sehat dan aman.
Kontrasnya mencolok. Para legislator menerima miliaran rupiah tiap bulan untuk sekadar menunjang kebutuhan rumah tinggal, sementara ribuan keluarga hanya bisa berharap pada program BSPS yang jumlahnya terbatas.
Situasi ini kian relevan dengan langkah DPR RI di tingkat pusat. Setelah sempat menetapkan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan sejak 2024, kebijakan itu resmi dihentikan pada 31 Agustus 2025 setelah delapan fraksi sepakat mengevaluasi. Langkah itu dipandang sebagai respons moral terhadap kritik publik dan wujud efisiensi anggaran negara.
Pengamat kebijakan publik Kuningan, Asep Saepudin, menegaskan bahwa DPRD daerah seharusnya tidak menutup mata.
“Satu bulan tunjangan rumah DPRD setara dengan bantuan untuk 50 Rutilahu. Lima tahun setara 3.000 rumah. Angka ini berbicara lebih keras daripada janji politik. Pertanyaan publik saat ini sangat sederhana, apakah DPRD lebih berpihak pada kenyamanan segelintir elit atau pada ribuan rakyat yang menanti rumah layak huni?” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).
Menurut Asep, transparansi dan keberanian melakukan evaluasi adalah kunci.
“Jika DPR RI saja bisa menghentikan tunjangan rumahnya, maka DPRD Kuningan tidak punya alasan untuk tetap bertahan. Ini soal keberpihakan, bukan sekadar soal aturan,” tambahnya.
Sampai kini, DPRD Kuningan belum memberikan pernyataan resmi terkait wacana evaluasi tunjangan rumah. Namun di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, publik menilai Rp13,3 miliar setahun untuk fasilitas rumah adalah angka yang terlalu besar.
Di saat rakyat masih bergelut dengan kemiskinan perumahan, pertanyaan itu akan terus menggema, apakah miliaran rupiah itu untuk kenyamanan elit, atau bisa menjadi ribuan rumah bagi rakyat kecil? (*)
Tinggalkan Balasan
