Rakor MBG Jabar: Tantangan dan Risiko Pelaksanaan di Lapangan
KUNINGANSATU.COM,- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memimpin rapat koordinasi (rakor) untuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9/2025). Rakor dihadiri para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, termasuk Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., serta pengelola dan kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi mengatakan pemerintah provinsi akan menyiapkan langkah strategis agar program MBG berjalan sesuai ketentuan.
“Provinsi akan menandatangani MoU dan membentuk tim evaluasi menyeluruh. Pemerintah Daerah juga diminta membuka kanal pelaporan untuk menampung aspirasi, keluhan, maupun masalah terkait pelaksanaan MBG,” ujarnya.
Dedi menegaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan menindaklanjuti laporan masyarakat, mulai dari rekomendasi, sanksi administratif, hingga penutupan layanan jika ditemukan pelanggaran, yang dapat berlanjut ke ranah hukum. Ia merinci anggaran paket MBG sebesar Rp15 ribu per porsi, dengan Rp10 ribu untuk makanan, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp2 ribu sewa tempat. Nilai makanan per porsi tidak boleh kurang dari Rp10 ribu.
Pemerintah kabupaten/kota juga ditugaskan mendampingi setiap proses MBG agar tepat sasaran. Pemprov Jabar membuka opsi penyediaan dapur khusus yang dikelola pemerintah, terutama di daerah terpencil, atau memanfaatkan kantin sekolah sebagai dapur MBG.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menyampaikan apresiasi atas program MBG.
“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan, saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program ini sangat membantu dalam meningkatkan gizi generasi muda serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas,” kata Dian.
Dian juga menyoroti sejumlah persoalan pelaksanaan MBG, antara lain minimnya keterlibatan pemerintah daerah, koordinasi petugas yang belum optimal, belum adanya pusat pengaduan, serta potensi masalah terkait menu, kandungan gizi, keterlambatan distribusi, hingga risiko keracunan.
Rakor turut dihadiri Sekda Provinsi Jawa Barat, para asisten, staf ahli, sejumlah kepala dinas dan biro, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Regional SPPG Jawa Barat, Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat, Komandan Daerah Militer III Siliwangi, dan koordinator wilayah SPPG kabupaten/kota, termasuk Kuningan.***
Tinggalkan Balasan
