MBG Jadi Bisnis Baru Politikus Kuningan?
KUNINGANSATU.COM,- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah pusat sejak Januari 2025 terus menimbulkan dinamika baru di daerah. Bukan hanya menyasar pemenuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, hingga balita, program ini juga melahirkan peluang bisnis yang menggiurkan. Di Kabupaten Kuningan, fenomena itu terlihat jelas dengan munculnya sejumlah dapur MBG yang justru dikelola oleh para politikus, baik yang masih aktif duduk di kursi DPRD maupun mereka yang sudah tidak lagi menjabat.
Keterlibatan politikus dalam bisnis dapur MBG dianggap menarik perhatian publik. Sebab, mereka yang sebelumnya dikenal sebagai pengambil keputusan dan pengawas kebijakan, kini tampil pula sebagai pemain dalam sektor usaha yang erat kaitannya dengan kebijakan negara. Fenomena ini menimbulkan berbagai pertanyaan, mulai dari potensi konflik kepentingan, etika politik, hingga sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan masyarakat dari keterlibatan politikus tersebut.
Bagi sebagian pihak, hal ini dianggap wajar. Program MBG memang berskala nasional dengan kebutuhan logistik harian yang besar. Untuk bisa memenuhi target ribuan paket makanan bergizi setiap hari, diperlukan dapur dengan modal, manajemen, dan jaringan yang kuat. Politikus dianggap punya akses ke semua hal itu, sehingga lebih siap terjun dibanding pelaku usaha kecil yang terbatas.
Namun, di sisi lain, suara kritis juga mencuat. Kehadiran politikus sebagai penyedia jasa MBG dinilai bisa menimbulkan persepsi buruk. Bagaimanapun, DPRD seharusnya berperan mengawasi pelaksanaan program, bukan sekaligus menjadi pelaku bisnis di dalamnya. Jika tidak transparan, publik bisa memandang keterlibatan ini hanya sebagai cara baru bagi politikus untuk meraup keuntungan.
Program Nasional, Peluang Lokal
Program MBG yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) sejak awal memang didesain untuk mengatasi masalah gizi dan stunting sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi lokal. Setiap sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA di berbagai daerah mendapat jatah makanan bergizi setiap hari. Kebutuhan inilah yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk kontrak kerja sama dengan dapur penyedia.
Di Kuningan, jumlah penerima manfaat terus bertambah seiring meluasnya cakupan program. Setiap kecamatan rata-rata membutuhkan ribuan paket makanan setiap hari, sehingga kehadiran dapur MBG menjadi sangat vital. Tidak semua pihak mampu mengelola logistik dalam jumlah besar, mulai dari belanja bahan, proses memasak, hingga distribusi tepat waktu. Kondisi ini akhirnya membuka peluang bagi pihak-pihak yang punya sumber daya.
Para politikus, dengan jaringan yang luas dan kemampuan modal, kemudian masuk ke celah tersebut. Ada yang secara terbuka mendirikan dapur MBG atas nama keluarga atau perusahaan, ada pula yang berinvestasi lewat koperasi maupun UMKM binaan. Dengan cara itu, mereka bisa mengamankan posisi dalam rantai distribusi program MBG tanpa harus tampil langsung di depan publik.
Kehadiran politikus dalam bisnis MBG membuat program ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan juga peluang ekonomi lokal yang menjanjikan. Skala pesanan yang besar, kepastian pasar dari pemerintah, dan potensi jangka panjang membuat dapur MBG dipandang sebagai “ladang emas baru” di tengah masyarakat Kuningan.
Politikus Jadi Pemain Baru
Sejumlah nama politikus di Kuningan kini disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan dapur MBG. Baik yang masih duduk di DPRD maupun mantan legislator, sama-sama memanfaatkan momentum ini. Masing-masing memiliki model pengelolaan berbeda, ada yang menonjol secara terbuka, ada pula yang bergerak lebih halus melalui jaringan keluarga atau mitra usaha.
Fenomena ini menimbulkan sorotan, karena peran mereka di ruang politik seolah beririsan langsung dengan dunia bisnis. Dalam beberapa kasus, keterlibatan politikus dinilai bisa mempercepat akses mereka untuk memenangkan tender penyediaan dapur MBG. Meski belum ada bukti pelanggaran, situasi ini menimbulkan tanda tanya mengenai fairness atau keadilan bagi pelaku usaha lain yang ingin bersaing.
Bagi politikus sendiri, dapur MBG dianggap sebagai usaha strategis. Program ini dijalankan setiap hari, sepanjang tahun, dengan volume produksi yang relatif stabil. Hal itu berbeda dengan usaha katering biasa yang sangat tergantung pada musim hajatan atau pesanan insidental. Karena ada kepastian pasar, dapur MBG dianggap lebih menjanjikan secara finansial.
Meski begitu, tidak sedikit pula pihak yang berharap keterlibatan politikus bisa memberi dampak positif. Jika para politikus serius mengelola dapur dengan standar yang baik, memberdayakan tenaga kerja lokal, dan menyerap hasil pertanian dari desa-desa di Kuningan, maka manfaat program ini akan terasa lebih luas. Namun, jika praktiknya hanya untuk mencari keuntungan pribadi, tentu kritik publik akan semakin menguat.
Pro dan Kontra
Di tengah antusiasme bisnis dapur MBG, suara pro dan kontra tetap mewarnai perbincangan publik. Bagi kalangan yang mendukung, keberadaan politikus dalam bisnis MBG dianggap memperkuat kapasitas pelaksanaan program. Dengan modal dan jaringan yang ada, mereka bisa memastikan dapur beroperasi lancar, makanan tersedia tepat waktu, dan distribusi tidak tersendat.
Namun, kalangan aktivis masyarakat sipil dan penggiat antikorupsi menilai situasi ini rawan menimbulkan benturan kepentingan. DPRD, yang semestinya menjalankan fungsi pengawasan, justru bisa kehilangan objektivitas jika anggotanya terlibat langsung dalam bisnis MBG. Kekhawatiran yang muncul adalah pengawasan akan melemah, karena para pengawas sekaligus berperan sebagai pelaku.
Pengamat politik Kuningan, Asep Saepudin, Kamis (28/8/2025) menilai fenomena ini ibarat pedang bermata dua.
“Di satu sisi, keterlibatan politikus bisa memperlancar teknis pelaksanaan karena mereka punya modal dan jaringan. Tapi di sisi lain, ini bisa menimbulkan konflik kepentingan dan merusak marwah DPRD sebagai lembaga pengawas. Jangan sampai fungsi kontrol justru mati karena politikus ikut bermain di dalam bisnis MBG,” ujarnya.
Menurut Asep, masyarakat berhak tahu siapa saja pengelola dapur MBG di Kuningan, termasuk keterlibatan para politikus. Transparansi dianggap kunci agar publik tidak curiga bahwa program ini hanya dijadikan ajang baru untuk memperkaya diri. “Kalau memang tujuannya mulia, harus dibuktikan dengan kualitas makanan yang layak, pemberdayaan petani lokal, dan tidak ada praktik rente,” tegasnya.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Terlepas dari kontroversinya, bisnis dapur MBG memang membawa dampak ekonomi di Kuningan. Setiap dapur membutuhkan puluhan tenaga kerja, mulai dari juru masak, tenaga pengemasan, hingga kurir pengantar makanan. Kondisi ini membantu membuka lapangan pekerjaan baru, terutama bagi perempuan dan warga sekitar.
Selain tenaga kerja, dapur MBG juga membuka pasar baru bagi petani lokal. Sayuran, beras, daging, dan bahan pangan lain sebagian besar bisa diserap dari produksi desa-desa di Kuningan. Jika pola ini berlanjut, maka program MBG dapat menjadi instrumen nyata untuk menggerakkan ekonomi lokal, bukan sekadar agenda pusat.
Namun, laporan di lapangan menunjukkan kualitas dapur MBG bervariasi. Ada yang menjalankan standar gizi dan kebersihan dengan baik, tetapi ada pula yang masih dikeluhkan terkait rasa maupun higienitas makanan. Faktor manajemen dan keseriusan pengelola sangat menentukan, termasuk bagi dapur yang dikelola oleh politikus.
Asep Saepudin menambahkan, dampak positif hanya akan terasa jika dapur MBG benar-benar berfungsi sebagai penggerak ekonomi rakyat.
“Politikus harus membuktikan bahwa mereka tidak sekadar mencari keuntungan. Kalau bisa menyerap hasil pertanian lokal, memperkerjakan warga sekitar, dan menjaga mutu makanan, maka keberadaan dapur MBG akan diterima. Tapi kalau sebaliknya, akan muncul resistensi publik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
