Kasus PJU Rp117 Miliar Bikin Geger, DPRD Sempat Bentuk Pansus: Ini Dia Anggotanya
Merekalah yang duduk di meja rapat, membuka dokumen demi dokumen, mendengar keluhan warga, bahkan turun langsung ke lapangan untuk mengecek lampu-lampu yang mati.
Setelah berbulan-bulan bekerja, Pansus menemukan bahwa program ini tidak hanya soal lampu yang tak menyala. Ada perencanaan yang lemah, anggaran yang tidak transparan, hingga kontrak kerja yang janggal. Bahkan, dari laporan Dishub sendiri, sekitar 700 titik PJU terpaksa diturunkan karena rusak atau tidak pernah berfungsi.
Pansus kemudian menyusun rekomendasi. Mereka meminta pemerintah daerah segera membentuk tim tindak lanjut, membuka hasil audit BPK ke publik, melunasi sisa pembayaran Rp37 miliar kepada pihak ketiga, dan yang terpenting adalah menuntut kontraktor bertanggung jawab memperbaiki lampu-lampu yang padam. Selain itu, DPRD juga menegaskan agar proses pengadaan barang dan jasa ke depan harus lebih transparan, serta penunjukan pejabat pembuat komitmen (PPK) harus sesuai aturan.
Kini, masyarakat Kuningan menunggu, apakah rekomendasi itu benar-benar ditindaklanjuti. Sebab bagi mereka, proyek senilai ratusan miliar itu bukan hanya soal angka di atas kertas. Itu soal rasa aman ketika berjalan malam hari, soal kenyamanan ketika anak-anak pulang mengaji, soal janji pemerintah bahwa Kuningan akan lebih terang.
Tinggalkan Balasan
