DPMDes Kuningan Bergerak Cepat Usai Kades Kalimanggis Kulon Mundur, Plt Segera Ditunjuk

KUNINGANSATU.COM,- Dinamika di tingkat desa kembali mencuat. Aksi penyampaian aspirasi warga yang berlangsung pada Senin (20/4/2026) berujung pada keputusan kepala desa untuk mengundurkan diri. Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) memastikan langkah lanjutan segera dilakukan agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMDes Kuningan, Hamdan Harismaya, menyampaikan bahwa proses penyampaian aspirasi masyarakat berjalan kondusif dan menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak.

“Alhamdulillah, aksi berjalan lancar dan menghasilkan keputusan yang baik. Kepala desa yang bersangkutan juga sudah menyatakan pengunduran diri,” ujar Hamdan saat ditemui usai kegiatan.

Menurutnya, pasca pengunduran diri tersebut, pihaknya langsung melakukan konsolidasi, khususnya terkait aspek administratif dan langkah hukum yang harus ditempuh. Salah satu langkah utama adalah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepala desa untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

“Kami akan menunjuk Plt yang nantinya bertugas menjalankan pemerintahan desa sementara. Proses pemberhentian juga sedang kami ajukan ke pimpinan untuk mendapatkan keputusan resmi,” jelasnya.

Hamdan menambahkan, penunjukan Plt akan dilakukan melalui kecamatan setempat, mengingat kewenangan wilayah berada di tingkat tersebut. Sambil menunggu penetapan pejabat definitif, pemerintah berharap situasi di desa kembali kondusif.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat desa agar tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait jam operasional kantor desa yang kerap menjadi sorotan.

“Kami tekankan, balai desa harus tetap buka sesuai jam kerja. Jangan sampai pelayanan berhenti di tengah hari. Ini tidak hanya terjadi di satu desa, tapi menjadi perhatian di beberapa wilayah,” tegasnya.

Terkait keluhan masyarakat, Hamdan mempersilakan warga untuk melaporkan langsung ke pihak kecamatan apabila menemukan pelayanan yang tidak optimal.

Sementara itu, terkait isu lain seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Hamdan menegaskan agar tidak dicampuradukkan dengan persoalan pemerintahan desa.

“BUMDes itu unit usaha yang berdiri sendiri, jadi penanganannya berbeda dan tidak terkait langsung dengan persoalan ini,” katanya.

Ke depan, DPMDes berharap seluruh elemen masyarakat dapat kembali bersatu dan fokus membangun desa secara bersama-sama.

“Kami berharap masyarakat bisa menatap ke depan dengan semangat yang sama demi kemajuan desa,” pungkasnya.