Di Balik Sorotan Terhadap Program MBG, Publik Menagih Peran Nyata SPPI!

KUNINGANSATU.COM – Berbagai persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan kembali menjadi sorotan publik. Meski sejumlah kejadian tersebut bukan peristiwa baru dan telah terjadi pada waktu-waktu sebelumnya, fakta bahwa kasus serupa terus bermunculan melalui berbagai pemberitaan menunjukkan persoalan mendasar yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Aktivis sosial Ismah Winartono menegaskan, kritik terhadap menu dan pengelolaan MBG tidak muncul secara tiba-tiba. Menurutnya, masalah ketidaksesuaian menu, kualitas bahan pangan, hingga aspek higienitas pengolahan makanan telah berulang kali terjadi dan sempat mencuat pada periode-periode sebelumnya.
“Peristiwa-peristiwa ini sudah pernah terjadi, bukan baru sekarang. Tapi yang menjadi masalah, kejadian serupa terus muncul kembali ke permukaan. Artinya, evaluasi yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar persoalan,” ujar Ismah, Selasa (3/2/2026).
Ia mencontohkan, persoalan susu dalam menu MBG yang seharusnya disajikan dalam bentuk susu full cream, namun di lapangan diganti dengan susu rasa, bukan kali pertama ditemukan. Temuan serupa juga pernah mencuat sebelumnya dan sempat menuai kritik, namun hingga kini masih kembali terjadi di sejumlah lokasi.
Begitu pula dengan kejadian buah busuk yang ditemukan dalam paket MBG. Menurut Ismah, kasus tersebut pernah menjadi perhatian publik pada waktu lalu, namun kembali muncul dalam dokumentasi dan laporan masyarakat yang beredar di media sosial maupun pemberitaan daring.
Aspek kebersihan dalam pengolahan makanan juga dinilai masih menjadi persoalan lama yang belum tuntas. Praktik pengolahan ikan dori tanpa menggunakan sarung tangan, misalnya, pernah disorot dalam kasus sebelumnya, namun kembali terulang dan memunculkan kekhawatiran baru terkait standar keamanan pangan.
Kekhawatiran publik semakin kuat mengingat Kabupaten Kuningan juga pernah mengalami beberapa kejadian dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan konsumsi MBG. Salah satu insiden yang sempat menggegerkan masyarakat adalah kasus keracunan yang menimpa puluhan pelajar di Kecamatan Luragung. Meski peristiwa tersebut telah berlalu, dampaknya masih membekas dan menjadi rujukan setiap kali muncul persoalan baru terkait MBG.
“Kasus Luragung itu sudah lewat, tapi tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Selama kejadian serupa masih terus muncul, publik akan terus mempertanyakan sejauh mana perbaikan dilakukan,” kata Ismah.
Dalam konteks ini, Ismah mempertanyakan peran Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang ditugaskan sebagai bagian dari pengawal kualitas pangan dalam program MBG. Ia menilai, berulangnya persoalan lama mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal.
Menurut Ismah, masyarakat tidak hanya membutuhkan klarifikasi sesaat setiap kali kasus viral, tetapi juga langkah perbaikan sistemik yang berkelanjutan. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan terbuka terhadap seluruh rantai pelaksanaan MBG, mulai dari perencanaan menu, pengadaan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Selama masalah lama terus berulang dan hanya muncul saat viral, kepercayaan publik akan sulit pulih. Program ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak, jadi tidak boleh dijalankan setengah-setengah,” pungkasnya.***

















