Tak Sekadar Salurkan Bansos, Pendamping PKH Diminta Wujudkan Kemandirian Warga
KUNINGANSATU.COM,- Pemerintah Kabupaten Kuningan menaruh harapan besar kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Hal itu disampaikan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas ASN Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Kementerian Sosial yang diikuti SDM PKH Kabupaten Kuningan di Jagara Eco Park, Kecamatan Darma, Rabu (3/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Dian memberikan apresiasi kepada para pendamping sosial yang kini telah berstatus Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Menurutnya, pengangkatan tersebut menjadi pengakuan atas dedikasi para pendamping yang selama ini hadir mendampingi masyarakat penerima bantuan sosial.
Bupati menegaskan, tugas pendamping sosial tidak sebatas memastikan bantuan diterima masyarakat, tetapi juga mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu meningkatkan taraf hidup dan keluar dari ketergantungan bantuan.
“Kehadiran pendamping sosial harus mampu menjadi penggerak perubahan. Bantuan sosial harus menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya akurasi data sosial sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah. Karena itu, para pendamping PKH bersama Dinas Sosial diminta terus melakukan pemutakhiran dan verifikasi data secara berkala agar program bantuan tepat sasaran.
Selain itu, SDM PKH juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung Program Sekolah Rakyat yang tengah menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Kuningan, Nanin Ernis Nurjaman, menyampaikan bahwa proses ground check Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 73,69 persen. Sebanyak lebih dari 27 ribu keluarga penerima manfaat berhasil diverifikasi langsung oleh pendamping sosial di lapangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan validitas data kemiskinan sekaligus mendukung efektivitas berbagai program perlindungan sosial.
Nanin menambahkan, pendamping PKH saat ini juga tengah fokus melakukan penjaringan peserta Program Sekolah Rakyat. Antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama untuk jenjang SMP yang jumlah pendaftarnya telah melampaui kuota yang tersedia.
Tidak hanya itu, para pendamping sosial juga berhasil membantu membuka akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang mampu. Hingga saat ini, tercatat 23 anak memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi secara gratis melalui kerja sama dengan sejumlah kampus.
Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Tatiek Ratna Mustika, menjelaskan bahwa SDM PKH di Kabupaten Kuningan berjumlah 127 orang yang terdiri atas satu ketua tim kabupaten, 32 ketua tim kecamatan, dan 94 pendamping sosial yang bertugas di berbagai wilayah.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kabupaten Kuningan mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Cikandang, Kecamatan Luragung. Dari 6.475 calon siswa yang telah terdata, sebanyak 178 siswa menyatakan minat mengikuti program tersebut, sementara kuota tahap awal yang tersedia masih sebanyak 90 siswa.
Dengan dukungan pendamping sosial yang tersebar hingga tingkat kecamatan dan desa, Pemerintah Kabupaten Kuningan optimistis berbagai program perlindungan sosial dan pendidikan dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
















