Pendopo Kuningan Jadi Panggung Pro-Kontra MBG

KUNINGANSATU.COM – Dua kelompok massa dengan pandangan berseberangan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG) menggelar aksi bersamaan di depan Pendopo Kabupaten Kuningan, Jalan Siliwangi, Senin (26/10/2026). Di tengah aksi tersebut, LSM Frontal mendesak pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mengaudit seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kuningan.

Pantauan di lokasi, aksi pertama disuarakan LSM Frontal yang membawa sekitar empat kendaraan roda empat. Massa yang dipimpin Uha Juhana itu menyampaikan penolakan sekaligus kritik terhadap pelaksanaan program MBG.

Uha menilai pelaksanaan program tersebut perlu dievaluasi secara mendalam. Ia pun meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum turun tangan untuk memeriksa operasional dapur SPPG yang menjalankan program MBG di wilayah Kuningan.

“Kami mendesak Bupati dan APH agar mengaudit dapur SPPG,” tegas Uha Juhana.

Di lokasi yang sama, kelompok massa pendukung MBG turut menyampaikan sikapnya. Mereka berasal dari organisasi masyarakat Pemuda Pancasila, sejumlah pegawai MBG, serta relawan pendukung program dan SPPG.

Massa pendukung menilai MBG merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah. Mereka juga menyatakan keberatan terhadap aksi penolakan yang disampaikan kelompok Frontal.

Koordinator lapangan massa pendukung, Budi Banten, menilai demonstrasi yang menolak program MBG berpotensi merugikan anak-anak, khususnya siswa dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Menurut Budi, program MBG tidak seharusnya dipandang hanya dari sisi polemik pelaksanaannya. Ia menilai pemenuhan gizi anak juga perlu menjadi pertimbangan dalam menyikapi keberlangsungan program tersebut.

Budi juga menyebut program MBG bersifat sukarela. Karena itu, pihak yang keberatan, menurut dia, dapat menempuh mekanisme yang tersedia tanpa harus melakukan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Ia turut mendorong pihak-pihak yang tidak sepakat dengan kebijakan tersebut untuk menempuh jalur hukum melalui pengujian aturan kepada lembaga berwenang di tingkat pusat.

Perbedaan sikap kedua kelompok itu membuat kawasan Pendopo Kuningan menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi, Frontal meminta evaluasi dan audit terhadap dapur SPPG. Di sisi lain, kelompok pendukung menekankan pentingnya keberlanjutan program MBG bagi pemenuhan gizi anak.

Meski menyampaikan aspirasi yang berlawanan, situasi di lokasi terpantau kondusif. Sejumlah personel TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Kuningan disiagakan untuk mengawal jalannya aksi kedua kelompok massa.