Editorial: Menjaga Nalar Kritis Bersama Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka
KUNINGANSATU.COM,- Bayangkan suasana tahun 1943, ketika Indonesia belum merdeka dan rakyat hidup di bawah pendudukan Jepang. Di tengah keterbatasan, pengawasan militer, dan bahaya yang mengintai, seorang tokoh pergerakan bernama Tan Malaka menulis sebuah karya besar yang diberi judul Madilog. Ia menulis bukan di ruang kuliah yang nyaman, melainkan dalam situasi pengasingan, dengan ancaman kematian selalu membayang. Namun justru dalam kondisi paling terjepit itu, Tan Malaka menyalakan api intelektual untuk bangsanya.
Bangsa ini, katanya, tidak cukup hanya berjuang dengan bambu runcing atau seruan nasionalisme. Senjata paling penting justru ada di dalam kepala yaitu akal sehat, logika, dan keberanian berpikir kritis. Karena tanpa itu, rakyat akan mudah diperbudak kembali, entah oleh penjajah asing, elit feodal, atau bahkan oleh tahayul dan dogma yang menyesatkan.
Kini, delapan dekade berlalu, pesan Tan Malaka tetap relevan. Di ruang publik kita, suara logis masih sering kalah oleh propaganda. Di media sosial, kabar bohong lebih cepat dipercaya ketimbang data. Di sekolah, hafalan lebih diagungkan daripada pertanyaan kritis. Kita seolah berjalan di jalan kemerdekaan, tetapi pikiran masih terikat rantai. Madilog hadir sebagai peringatan keras bahwa tanpa logika, kemerdekaan hanyalah bayangan semu.
Membongkar Belenggu Pikiran
Delapan dekade lalu, Tan Malaka menulis Madilog di tengah penjajahan Jepang. Buku setebal lebih dari 500 halaman itu lahir bukan sebagai karya akademik semata, melainkan sebagai senjata untuk membebaskan cara berpikir bangsa. Dalam pendahuluan, Tan Malaka menegaskan:
“Madilog ialah senjata buat merombak cara berfikir mistika dan menggantinya dengan cara berfikir jang lebih sesuai dengan ilmu pengetahuan.” (Madilog, 1943: 5)
Ia sadar, tubuh bangsa bisa dipenjara, tetapi pikiran tidak boleh. Menurutnya, bangsa yang berpikir mistik, penuh tahayul, dan menelan dogma tanpa kritik akan mudah diperalat. Madilog adalah seruan agar rakyat berani berpikir logis, kritis, dan ilmiah.
Nalar Kritis sebagai Jalan Merdeka
Tan Malaka menulis dengan bahasa lugas, bukan filsafat rumit. Ia menegur langsung:
“Bangsa jang tidak sanggup berfikir sendiri, akan selamanja menjadi pengikut bangsa lain.” (Madilog, 1943: 24)
Kalimat ini seolah ditujukan pada kita hari ini. Banyak keputusan bangsa masih bergantung pada tekanan eksternal; banyak opini publik masih dibentuk oleh media sosial yang sarat manipulasi. Kemerdekaan tanpa kemandirian berpikir hanyalah ilusi. Editorial ini menegaskan bahwa nalar kritis adalah syarat mutlak kemerdekaan sejati.
Hoaks Politik dan Mistisisme Modern
Jika dulu Tan Malaka menentang tahayul yang mengikat masyarakat, kini kita berhadapan dengan mistisisme digital seperti hoaks, teori konspirasi, dan propaganda politik. Seperti dahulu rakyat terbuai oleh “ilmu ghaib”, kini rakyat terseret oleh “ilmu viral”.
Kerusuhan yang pecah di berbagai daerah belakangan ini adalah contoh nyata. Laporan media menyebut adanya provokasi, informasi palsu, dan agitasi politik yang memperkeruh suasana. Demonstrasi yang semula menuntut transparansi kebijakan berubah menjadi bentrokan anarkis, dipicu oleh penyebaran isu-isu yang tidak diverifikasi. Inilah bentuk baru dari mistisisme modern yang sudah diperingatkan Tan Malaka dimana logika rakyat ditenggelamkan oleh manipulasi informasi.
Pendidikan yang Anti-Kritis
Ironisnya, dunia pendidikan kita justru sering gagal menumbuhkan nalar kritis. Banyak sekolah masih menekankan hafalan, bukan analisis; kepatuhan, bukan keberanian berpikir. Padahal, Tan Malaka menulis Madilog dengan tujuan agar rakyat tidak lagi diperbudak oleh cara berpikir dogmatis.
Akibatnya, ketika mahasiswa atau pelajar ikut aksi protes, mereka mudah dimanfaatkan oleh kepentingan politik. Alih-alih menjadi kekuatan moral yang kritis, mereka sering terjebak dalam polarisasi. Editorial ini menegaskan bahwa pendidikan sejati adalah yang melahirkan manusia merdeka dalam pikiran, bukan sekadar pekerja patuh atau massa yang bisa digiring.
Feodalisme Birokrasi dan Kebuntuan Logika
Masalah lain yang masih menggerogoti bangsa adalah feodalisme birokrasi. Mentalitas “asal bapak senang”, hierarki yang kaku, dan ketiadaan keberanian berpikir kritis membuat kebijakan publik sering gagal menyentuh persoalan rakyat.
Tan Malaka jelas menolak pola pikir feodal. Ia menegaskan bahwa logika dan dialektika harus menjadi alat analisis sosial. Namun, hingga kini, logika sering digantikan oleh “loyalitas” pada atasan. Editorial ini menilai bahwa birokrasi tanpa logika kritis hanyalah mesin penghambat kemajuan.
Soekarno, Hatta, dan Tan Malaka: Pelajaran untuk Hari Ini
Soekarno menggerakkan bangsa dengan emosi nasionalisme. Hatta membangun dengan institusi demokrasi ekonomi. Tan Malaka membebaskan akal dengan logika kritis. Editorial ini berpandangan bahwa ketiganya penting, tetapi tanpa Tan Malaka, nasionalisme bisa berubah jadi fanatisme, dan demokrasi bisa rapuh oleh manipulasi.
Dalam era digital ini, kita membutuhkan keberanian Tan Malaka untuk merombak cara berpikir, keberanian Soekarno untuk menyatukan bangsa, dan keteguhan Hatta untuk membangun sistem rasional. Hanya dengan itu Indonesia bisa bertahan menghadapi badai informasi.
Soekarno adalah orator ulung yang mampu membakar semangat rakyat dengan kata-kata. Ia menanamkan rasa percaya diri bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Namun, bila nasionalisme hanya berhenti pada retorika emosional, tanpa kerangka logika yang kuat, ia bisa terjebak dalam romantisme semu. Di titik inilah Tan Malaka memberi koreksi bahwa perjuangan harus berbasis pada nalar kritis dan ilmu pengetahuan, bukan hanya pada semangat massa.
Hatta, dengan pendekatan yang lebih rasional, menekankan pentingnya struktur demokrasi dan ekonomi yang adil. Ia memperkenalkan konsep koperasi sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme. Namun, koperasi pun bisa gagal bila masyarakat tidak dilatih untuk berpikir kritis dan mandiri. Tan Malaka melihat masalah ini sejak awal dimana logika kritis adalah fondasi agar rakyat tidak mudah ditipu oleh jargon ekonomi, bahkan oleh pemimpinnya sendiri.
Interaksi antara ketiganya sebenarnya menunjukkan dialektika pemikiran bangsa. Soekarno sebagai penggerak emosi kolektif, Hatta sebagai perancang sistem rasional, dan Tan Malaka sebagai pembebas akal. Sayangnya, dalam narasi besar sejarah, pemikiran Tan Malaka sering terpinggirkan. Akibatnya, pembangunan bangsa lebih banyak bertumpu pada simbol dan institusi, sementara pembebasan akal belum tuntas dilakukan.
Jika hari ini bangsa Indonesia masih mudah terpolarisasi oleh politik identitas, masih gamang menghadapi hoaks, dan masih rapuh menghadapi tekanan global, itu menandakan absennya warisan Tan Malaka dalam praksis politik kita. Nasionalisme ala Soekarno telah berubah menjadi slogan kosong, demokrasi ala Hatta sering dirusak oleh oligarki, sementara rasionalitas ala Tan Malaka belum sungguh-sungguh masuk dalam sistem pendidikan maupun kebijakan publik.
Editorial ini menegaskan bahwa membangun Indonesia modern tidak cukup dengan mengulang retorika Bung Karno atau menyanjung demokrasi Bung Hatta. Kita harus kembali membaca dan menghidupkan Madilog. Logika kritis Tan Malaka adalah penyeimbang yang mencegah nasionalisme menjadi fanatisme, dan demokrasi menjadi sekadar prosedur tanpa substansi. Dengan itu, barulah bangsa ini bisa tegak berdiri sebagai bangsa yang merdeka, tidak hanya secara politik dan ekonomi, tetapi juga dalam nalar.
Warisan yang Belum Tuntas
Editorial ini mengambil posisi tegas bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis nalar. Dari politik hingga pendidikan, dari birokrasi hingga ruang publik digital, logika sering ditinggalkan. Kerusuhan yang meletus belakangan ini menunjukkan betapa mudahnya emosi massa dipicu tanpa dasar rasional. Padahal, Tan Malaka sudah mengingatkan delapan dekade lalu bahwa bangsa yang tidak sanggup berpikir akan selamanya jadi pengikut.
Menjaga nalar kritis berarti melanjutkan perjuangan Tan Malaka. Madilog bukan kitab suci, tetapi peta jalan agar bangsa berani berpikir lurus, ilmiah, dan bebas dari dogma. Pertanyaannya kini, apakah kita akan terus membiarkan nalar bangsa terpenjara, atau berani merdeka dengan logika?
Tinggalkan Balasan
