Harta Rp50 Juta Disangsikan, Zul: Saya Bisa Pertanggungjawabkan, Kalau yang Sebelah Saya Nggak Tahu
KUNINGANSATU.COM – Angka kekayaan bersih Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy yang tercatat hanya Rp50,23 juta dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi sorotan setelah dibandingkan dengan harta kekayaan Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang mencapai Rp7,15 miliar.
Jarak keduanya bahkan mencapai sekitar Rp7,10 miliar. Namun, Nuzul memastikan angka yang tercantum dalam LHKPN miliknya bukan angka yang dibuat-buat.
Politisi yang akrab disapa Zul itu mengaku tidak keberatan apabila ada pihak yang meragukan laporan kekayaannya. Menurutnya, seluruh aset maupun kewajiban yang tercantum dalam LHKPN dapat dipertanggungjawabkan.
Bahkan, Zul mempersilakan apabila ada pihak yang ingin melakukan pengecekan terhadap aset maupun utang yang dimilikinya.
“Kalau ada yang menyangsikan silakan, barangkali mau dicek, baik itu aset termasuk hutang-hutang yang saya miliki silakan. Yang jelas angka itu bisa dipertanggungjawabkan,” kata Zul ketika dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).
Ia kembali menegaskan bahwa angka kekayaan bersih sekitar Rp50,23 juta tersebut merupakan gambaran sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan laporan yang disampaikannya.
“Itu sesuai realitanya, bahkan kalau mau cek rekening saya di bank silakan, saya tidak keberatan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons Zul terhadap munculnya perhatian publik terhadap perbedaan mencolok antara kekayaan bersih dirinya dengan Bupati Kuningan.
Dalam LHKPN periodik 2025, Nuzul tercatat memiliki total harta sekitar Rp1,17 miliar. Namun, angka tersebut harus dikurangi kewajiban atau utang sebesar Rp1,12 miliar sehingga kekayaan bersih yang tercatat menjadi Rp50,23 juta.
Sementara Dian Rachmat Yanuar tercatat memiliki total harta sekitar Rp9 miliar dengan kewajiban Rp1,85 miliar. Setelah dikurangi utang, kekayaan bersih Bupati Kuningan mencapai Rp7,15 miliar.
Perbedaan angka tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai struktur harta dan kewajiban masing-masing pejabat.
Namun bagi Zul, angka dalam LHKPN miliknya bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Ia bahkan membuka ruang apabila ada pihak yang ingin memastikan langsung kesesuaian antara laporan dengan kondisi sebenarnya.
“Kalau yang sebelah ya saya sih tidak tahu itu mah,” kata Zul.***














