Dari Keracunan Massal Hingga ke Aksi Mahasiswa: MBG Oh MBG!
KUNINGANSATU.COM,- Suasana tegang menyelimuti halaman Gedung DPRD Kabupaten Kuningan pada Jumat (3/10/2025) siang. Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kuningan turun ke jalan, membawa spanduk dan poster tuntutan yang mengecam carut marut pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kuningan.
Aksi ini berlangsung berbarengan dengan mencuatnya dugaan keracunan massal siswa SMAN 1 Luragung, yang disebut-sebut berkaitan dengan distribusi makanan dari dapur MBG. Mahasiswa menilai, insiden tersebut menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan dan dugaan adanya penyimpangan serius dalam tata kelola program. Mereka menegaskan, program yang seharusnya menyehatkan justru berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak sekolah.
Ketegangan pecah di depan gedung DPRD saat massa berusaha menerobos barikade aparat kepolisian untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka. Aksi saling dorong sempat terjadi, namun mahasiswa tetap bertahan dengan disiplin dan menuntut agar pintu gedung rakyat dibuka bagi suara rakyat. Mereka menilai, DPRD tak boleh diam ketika rakyat menjerit.
Ketua PC PMII Kabupaten Kuningan, Dhika Purbaya, menyatakan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan seruan moral agar pemerintah dan DPRD bertanggung jawab.
“Program ini harus diaudit total. Jangan sampai ada kepentingan politik yang merusak tujuan mulia dari MBG. Kami juga mendesak agar keterlibatan anggota DPRD, jika benar terjadi, diungkap secara terbuka,” ujarnya di tengah kerumunan massa.
Hal senada diungkapkan Ketua PC GMNI Kabupaten Kuningan, Amar Fahri. Ia menilai DPRD telah kehilangan wibawa moral jika anggotanya justru ikut terlibat dalam proyek yang seharusnya mereka awasi.
“Fungsi kontrol DPRD akan lumpuh jika mereka sendiri punya kepentingan di dalamnya,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membacakan delapan tuntutan utama yang berisi desakan audit menyeluruh terhadap program MBG, penegakan transparansi dalam pengelolaan dana, pengawasan ketat terhadap SOP dapur dan distribusi makanan, serta pembukaan data anggota DPRD yang diduga terlibat. Mereka juga mendesak agar pihak independen dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi program untuk memastikan akuntabilitas publik.
Bagi mahasiswa, suara mereka adalah bentuk peringatan keras kepada para pemegang kebijakan. Aksi ini menjadi simbol perlawanan terhadap praktik kekuasaan yang dinilai semakin jauh dari kepentingan rakyat. Meski dihadang aparat, semangat mahasiswa tak surut. Mereka berdiri kokoh di depan gedung DPRD, menggenggam keyakinan bahwa keadilan harus diperjuangkan, bukan ditunggu.***
Tinggalkan Balasan
