BBM Naik Lagi, Bisyar: Rakyat Terus yang Jadi Korban!
KUNINGANSATU.COM – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kuningan melalui Kepala Bidang Hikmah Politik Kebijakan Publik, Bisyar Abdul Aziz, mengkritisi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Menurut Bisyar, kenaikan harga BBM bukan sekadar penyesuaian harga komoditas energi, melainkan menjadi indikator lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan kegagalan negara dalam mengelola sumber daya nasional serta menjaga daya beli masyarakat.
“BBM merupakan komoditas strategis yang menjadi penopang hampir seluruh aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika harga BBM naik, dampaknya akan merembet ke berbagai sektor, mulai dari transportasi, pertanian, perdagangan, hingga kebutuhan rumah tangga,” ujar Bisyar, Kamis (11/6/2026).
Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM berpotensi mendorong peningkatan biaya logistik, ongkos distribusi barang, tarif transportasi, hingga harga kebutuhan pokok. Kondisi tersebut pada akhirnya akan dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat yang paling rentan, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pekerja berpenghasilan rendah, serta kalangan menengah ke bawah.
Dalam pandangan PC IMM Kuningan, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Salah satunya adalah ketergantungan yang masih tinggi terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Bisyar menilai Indonesia sejatinya memiliki potensi sumber daya alam dan energi terbarukan yang besar. Namun hingga kini, belum terlihat langkah yang signifikan dan terukur untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Setiap kali harga minyak dunia mengalami gejolak, rakyat selalu menjadi pihak yang harus menanggung konsekuensinya. Ini menunjukkan belum adanya strategi yang kuat untuk mewujudkan kemandirian energi nasional,” katanya.
Selain itu, PC IMM Kuningan juga menyoroti pilihan kebijakan pemerintah yang dinilai lebih memilih menaikkan harga BBM dibanding melakukan efisiensi anggaran secara menyeluruh. Menurut Bisyar, pemerintah seharusnya lebih fokus pada upaya menekan pemborosan anggaran, memperbaiki tata kelola keuangan, serta memberantas kebocoran dan praktik korupsi.
“Jangan sampai rakyat terus dijadikan pihak yang menanggung beban akibat persoalan tata kelola yang belum terselesaikan. Kebijakan publik harus berpihak kepada kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Bisyar juga mengkritik pola komunikasi pemerintah yang dinilai sering kali hanya menyampaikan alasan teknis tanpa memberikan solusi yang dapat dipahami dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, publik berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai pengelolaan subsidi dan distribusi energi nasional.
Terkait program bantuan sosial yang kerap dijadikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, PC IMM Kuningan menilai kebijakan tersebut belum mampu menjawab persoalan secara menyeluruh. Bantuan yang diberikan sering kali terlambat, tidak merata, dan nilainya tidak sebanding dengan kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat.
“Bantuan sosial tidak boleh hanya menjadi solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Atas dasar itu, PC IMM Kuningan meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi nasional serta menghadirkan solusi yang lebih berpihak kepada rakyat.
“Tujuan utama pemerintahan adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kebijakan yang justru menambah beban hidup masyarakat perlu ditinjau kembali agar sejalan dengan amanat konstitusi dan cita-cita pembangunan nasional,” pungkas Bisyar.***
Tinggalkan Balasan
