BAZNAS Kuningan Berganti Nahkoda, Pengelolaan Zakat Diminta Lebih Berdampak

KUNINGANSATU.COM,- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan resmi memasuki babak baru. Lima pimpinan BAZNAS Periode 2026–2031 dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Bupati Kuningan di Teras Pendopo Kabupaten Kuningan, Rabu (24/6/2026).

Pelantikan tersebut menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan mampu memperkuat pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sekaligus memperluas kontribusi BAZNAS dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, S.H., M.Kn., Ketua BAZNAS Jawa Barat Dr. H. Anang Jauharuddin, M.M.Pd., unsur Forkopimda, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kuningan, Sekretaris Daerah U. Kusmana, para kepala perangkat daerah, tokoh agama, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor 877 Tahun 2026 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan Periode 2026–2031. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara.

Susunan pimpinan BAZNAS Kabupaten Kuningan yang baru terdiri dari H. Yusron Kholiq, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua, H. Syarifudin, Lc., M.Pd. sebagai Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan, Asep Z. Fauzi, M.Pd. sebagai Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Adang Romadona, S.Pd.I. sebagai Wakil Ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, serta Abdul Jalil Hermawan, M.I.Kom. sebagai Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM dan Umum.

Dalam sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa zakat memiliki peran yang jauh lebih luas daripada sekadar kewajiban keagamaan. Menurutnya, zakat merupakan instrumen sosial yang mampu memperkuat kepedulian dan menghadirkan keadilan di tengah masyarakat.

“Di dalam setiap rezeki yang kita peroleh terdapat hak mereka yang membutuhkan. Karena itu, zakat menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan memperkuat ikatan sosial,” ujarnya.

Bupati juga menyoroti pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, terutama upaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Ia menargetkan kedua indikator tersebut dapat ditekan hingga berada di bawah lima persen pada tahun 2029–2030.

Menurutnya, BAZNAS memiliki posisi penting sebagai mitra pemerintah yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan fleksibel melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan.

“BAZNAS menjadi mitra strategis pemerintah dalam membantu masyarakat. Kehadirannya dapat melengkapi berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah,” katanya.

Bupati Dian juga berpesan agar kepengurusan yang baru menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan publik dalam mengelola dana umat. Ia berharap BAZNAS terus berkembang menjadi lembaga yang dipercaya masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi mustahik.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Anang Jauharuddin, menyampaikan bahwa penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan potensi zakat untuk pembangunan.

Menurutnya, zakat saat ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial yang bersifat konsumtif, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta dukungan terhadap sektor kesehatan masyarakat.

Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Kuningan termasuk daerah yang mendapat perhatian dari BAZNAS RI karena memiliki potensi penghimpunan zakat yang besar serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pengelolaannya.

Salah satu indikatornya adalah keberhasilan pengembangan Program Z-Mart UMKM, di mana Kabupaten Kuningan tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik program terbanyak di Jawa Barat, yakni mencapai 80 titik.

Dengan kepengurusan baru yang telah resmi dilantik, BAZNAS Kabupaten Kuningan diharapkan semakin optimal dalam menghimpun dan mendayagunakan zakat, infak, serta sedekah untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.