Kekuasaan Tertinggi di Tangan Rakyat, Yang Mana?
KUNINGANSATU.COM,- Kekuasaan selalu mengklaim dirinya bersumber dari rakyat. Dari podium hingga baliho, dari konstitusi hingga upacara kenegaraan, selalu disebut bahwa rakyatlah pemegang kedaulatan tertinggi. Namun jika kita menunduk sejenak ke tanah tempat rakyat berpijak, kita akan melihat kenyataan yang jauh berbeda. Suara rakyat dibatasi oleh kuasa modal, pilihan rakyat dikurung oleh propaganda, dan kesadaran rakyat sering dibius oleh janji yang diatur.
Dalam kehidupan sehari-hari, rakyat yang disebut “pemilik kekuasaan” justru menjadi pihak yang paling sering diatur. Mereka tunduk pada harga, pada kebijakan, pada instruksi, dan pada sistem yang bahkan tak mereka pahami sepenuhnya. Mereka berjuang untuk bertahan, bukan untuk memerintah. Maka pertanyaan yang patut diajukan bukanlah apakah rakyat berdaulat, tetapi rakyat yang mana yang benar-benar memiliki kuasa itu.
Untuk menjawabnya, kita tidak bisa berangkat dari semboyan. Kita harus berpikir dari kenyataan yang kasat mata, dari gerak kehidupan yang konkret, dari relasi antara manusia dengan manusia lain yang membentuk struktur kekuasaan itu sendiri. Di sanalah akan tampak bahwa kekuasaan bukan milik semua rakyat, melainkan hasil dari hubungan yang diciptakan oleh kesadaran, pengetahuan, dan kepentingan yang bekerja dalam masyarakat.
Dari Kenyataan, Bukan Dari Semboyan
Kekuasaan tidak hidup dalam kalimat, tetapi dalam perbuatan. Ia tidak muncul dari deklarasi, tetapi dari penguasaan atas alat-alat kehidupan. Seseorang yang memiliki modal besar dapat mempengaruhi arah politik lebih kuat daripada seribu rakyat yang hanya memiliki suara. Maka ketika kita mengulang kalimat “kekuasaan tertinggi di tangan rakyat”, kita harus berani bertanya di tangan rakyat yang mana kekuasaan itu sebenarnya bersemayam.
Rakyat yang lapar tidak berkuasa atas harga beras. Rakyat yang menggantungkan hidup pada upah rendah tidak berkuasa atas kebijakan industri. Rakyat yang dibentuk pikirannya oleh media yang dikendalikan penguasa modal tidak memiliki kebebasan berpikir yang sejati. Artinya, kedaulatan rakyat tanpa kesadaran adalah kebohongan yang diulang dengan wajah serius.
Kekuasaan bukan benda yang bisa diberikan. Ia adalah hubungan sosial yang terus bergerak, diperebutkan, dan berubah sesuai dengan kondisi nyata. Maka untuk memahami siapa yang berkuasa, kita harus menelusuri siapa yang menguasai bahan, tenaga, dan pikiran dalam masyarakat. Di situlah letak logika yang sesungguhnya yaitu dari kenyataan menuju kesimpulan, bukan dari semboyan menuju kenyataan.
Dalam sejarah bangsa, rakyat memang pernah berkuasa dalam momen-momen singkat ketika kesadarannya menyatu dengan tindakan. Ketika petani berani menolak penindasan, ketika buruh bersatu menuntut hak, atau ketika mahasiswa menolak kebohongan penguasa, kekuasaan rakyat menjadi nyata. Namun begitu kesadaran itu hilang, kekuasaan kembali direbut oleh segelintir yang mengerti cara memanipulasi sistem.
Oleh sebab itu, rakyat harus belajar melihat dunia bukan dari kata-kata yang didengar, melainkan dari kenyataan yang dialami. Hanya dengan berpikir berdasarkan kenyataan, rakyat bisa memahami bahwa kekuasaan tidak datang dari atas, melainkan tumbuh dari bawah, dari kesadaran kolektif yang menolak untuk ditipu oleh simbol.
Rakyat dan Struktur Kekuasaan
Kekuasaan tidak melayang di udara. Ia bertumpu pada struktur ekonomi, sosial, dan budaya yang saling terhubung. Siapa yang menguasai produksi, akan menguasai politik. Siapa yang menguasai politik, akan mengatur hukum dan wacana. Dari rantai inilah kekuasaan membentuk lingkaran tertutup yang sulit ditembus rakyat yang tak memiliki akses terhadap sumber daya.
Rakyat menjadi bagian dari sistem yang tak mereka ciptakan. Mereka bekerja keras untuk mempertahankan hidup, tetapi hasil kerja itu sebagian besar berpindah tangan ke pemilik modal dan pejabat yang menikmati kebijakan. Dalam hubungan inilah kita menemukan kenyataan bahwa rakyat tidak berkuasa, melainkan dikuasai dalam bentuk yang dilembutkan oleh hukum dan aturan.
Tinggalkan Balasan
