Banjir hingga Longsor Mengintai! Bupati Dian Keluarkan Instruksi Penting

KUNINGANSATU.COM,- Menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi pada musim hujan 2026/2027, Pemerintah Kabupaten Kuningan mulai memperkuat langkah antisipasi. Seluruh unsur, mulai dari perangkat daerah, TNI-Polri, relawan hingga pemerintah desa, diminta meningkatkan kesiapsiagaan guna mengantisipasi potensi banjir, tanah longsor, hingga angin puting beliung.

Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi Musim Hujan Tahun 2026/2027 yang dipimpin langsung Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., di halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan itu tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Apel tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, serta pola koordinasi antarlembaga jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

Dalam arahannya, Bupati Dian mengingatkan bahwa kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kabupaten Kuningan membuat daerah ini memiliki sejumlah potensi kerawanan bencana. Terlebih, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), wilayah Kuningan mulai memasuki periode musim hujan.

Sejumlah ancaman yang perlu diwaspadai di antaranya banjir, tanah longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Bukan tanpa alasan, beberapa wilayah di Kuningan sebelumnya juga telah mengalami dampak cuaca ekstrem. Angin puting beliung, misalnya, menerjang Desa Mekarsari dan Buniasih, Kecamatan Maleber, hingga menyebabkan puluhan rumah mengalami kerusakan dengan kategori ringan, sedang, maupun berat.

Kejadian serupa juga dilaporkan terjadi di 10 desa yang tersebar di Kecamatan Luragung dan Cidahu.

“Kita berharap mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi melalui langkah-langkah antisipatif seperti apel kesiapsiagaan ini, korban maupun dampak bencana yang ditimbulkan bisa kita minimalisir,” ungkap Dian.

Untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan tersebut, Bupati meminta seluruh unsur terkait tidak bekerja sendiri-sendiri. Ia menyampaikan delapan arahan sebagai pedoman dalam memperkuat upaya mitigasi dan penanganan bencana.

Di antaranya, memperbarui pemetaan wilayah rawan bencana berdasarkan Kajian Risiko Bencana (KRB), rencana kontinjensi, InaRISK, serta Data Informasi Bencana Daerah (DIBI).

Selain itu, kesiapan personel, peralatan operasional, dan logistik penanganan darurat harus dipastikan. Pemantauan informasi cuaca dari BMKG juga perlu dilakukan secara berkala agar peringatan dini dapat segera diteruskan kepada masyarakat.

Bupati juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI-Polri, masyarakat, relawan, akademisi, dan media. Termasuk memastikan posko penanganan darurat tersedia dan siap difungsikan ketika terjadi bencana.

Edukasi kebencanaan hingga tingkat komunitas pun diminta ditingkatkan. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai langkah evakuasi mandiri, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Tak kalah penting, sistem peringatan dini harus berfungsi optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sementara untuk langkah pencegahan di lapangan, Bupati menginstruksikan jajarannya melakukan pembersihan saluran air dan drainase, normalisasi sungai, pemeriksaan fasilitas pengendali banjir, serta perbaikan infrastruktur di kawasan yang rawan bencana.

BPBD Kabupaten Kuningan juga diminta rutin memperbarui data dan melaporkan perkembangan situasi kebencanaan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun BPBD Provinsi Jawa Barat.

Di luar kesiapan personel dan peralatan, Dian menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana, khususnya banjir.

Karena itu, seluruh jajaran pemerintahan hingga tingkat desa diminta menghidupkan kembali kegiatan kebersihan lingkungan. Salah satu gerakan tersebut telah dicanangkan melalui kegiatan menghadapi musim hujan yang dirangkaikan dengan Jumat Bersepeda di Desa Sindangagung, Kecamatan Sindangagung.

Menurutnya, langkah sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari tumpukan sampah dapat membantu mencegah genangan hingga banjir ketika intensitas hujan meningkat.

“Hal sederhana seperti membersihkan gorong-gorong dan saluran air dari sampah dapat membantu meminimalisir dampak banjir. Karena itu, saya mohon dukungan seluruh aparatur pemerintahan, termasuk di tingkat desa, agar kegiatan seperti ini terus ditindaklanjuti,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Ciremai beberapa waktu lalu.

Ia menilai keberhasilan memadamkan kebakaran dalam waktu sekitar empat hari, meskipun petugas harus menghadapi medan yang cukup sulit, menjadi bukti pentingnya kerja sama lintas sektor.

Pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, Satpol PP, relawan, pegiat lingkungan, hingga aparat desa disebut memiliki peran dalam keberhasilan penanganan tersebut.

“Ketika kita kompak dan bersinergi, tidak ada hal yang tidak mungkin kita selesaikan dengan cepat. Ini terbukti dari kerja keras seluruh unsur dalam penanganan kebakaran di Gunung Ciremai,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP., menjelaskan bahwa apel kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari peralihan periode penanganan bencana.

Sebelumnya, pemerintah daerah memfokuskan kesiapsiagaan pada potensi kekeringan hingga Oktober 2026. Memasuki November, perhatian mulai dialihkan pada ancaman bencana hidrometeorologi basah seiring datangnya musim hujan.

Menurut Indra, sejumlah persiapan sebenarnya telah dilakukan, termasuk melalui rapat koordinasi bersama TNI-Polri dan berbagai pemangku kepentingan terkait.

“Melalui apel siaga ini, kita ingin mensinergikan dan mengkoordinasikan semua pihak, baik dari aspek pemerintahan, kewilayahan maupun teknis dalam penanggulangan kebencanaan,” jelasnya.

Ia menambahkan, apel tersebut juga dimanfaatkan untuk menginventarisasi seluruh sumber daya yang dimiliki Kabupaten Kuningan. Mulai dari personel, peralatan, perlengkapan operasional, hingga dukungan logistik.

Dengan pendataan tersebut, setiap unsur diharapkan memahami tugas dan perannya masing-masing sehingga ketika terjadi keadaan darurat, penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui satu komando.

Sejumlah unsur yang dilibatkan meliputi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), unsur kewilayahan, TNI-Polri termasuk Yonif, serta organisasi kemanusiaan dan relawan seperti Palang Merah Indonesia (PMI) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

Indra berharap seluruh kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan dalam menghadapi berbagai kemungkinan bencana selama musim hujan.

“Harapannya, seluruh kekuatan ini menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menghadapi potensi bencana pada musim hujan, sehingga penanganannya bisa lebih terintegrasi dan terkoordinasi,” pungkasnya.

Dengan meningkatnya kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Kuningan berharap risiko serta dampak bencana hidrometeorologi sepanjang musim hujan 2026/2027 dapat ditekan. Namun, upaya tersebut juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama dalam menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayah masing-masing.