Tak Hanya APBD, Disperkimtan Kuningan Optimalkan CSR untuk Bedah Rutilahu
KUNINGANSATU.COM – Persoalan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kabupaten Kuningan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah. Dengan jumlah yang mencapai 3.998 unit, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kuningan kini mulai mengandalkan berbagai skema kolaborasi untuk mempercepat penanganannya.
Tak hanya mengandalkan APBD yang terbatas, Disperkimtan bergerak membuka banyak jalur bantuan, mulai dari program pusat, dukungan legislatif, CSR, hingga partisipasi masyarakat dan tokoh perantauan asal Kuningan.
Kepala Disperkimtan Kabupaten Kuningan, Dr. H. Deni Hamdani, mengatakan pihaknya kini tengah mendorong pendekatan multiprogram agar target penanganan Rutilahu bisa bergerak lebih cepat.
“Terkait masih tingginya angka Rutilahu, kami berusaha menggunakan berbagai skema pendekatan program. Mulai dari APBN melalui BSPS, Pokir DPR RI, CSR, sampai APBD provinsi dan kabupaten,” ujarnya, Jum
Perlahan, gambaran penanganan itu mulai terlihat. Dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kabupaten Kuningan disebut sudah mendapatkan kuota awal sebanyak 135 rumah yang kini sedang diverifikasi oleh fasilitator kementerian.
Tak berhenti di situ, dukungan juga datang dari jalur politik pusat. Anggota DPR RI H. Rohmat Ardian disebut telah menyampaikan komitmen bantuan sekitar 700 unit Rutilahu yang direncanakan akan diberikan setiap tahun.
“Alhamdulillah sudah mulai terlihat progresnya. Kalau skema ini berjalan, tentu sangat membantu percepatan penanganan,” kata Deni.
Gelombang bantuan juga datang dari sektor CSR. Salah satunya berasal dari Putra Kuningan yang sukses di tingkat nasional, termasuk kontribusi dari Letjen TNI Naudi selaku Dankodiklat TNI. Saat ini sedikitnya enam rumah telah mulai direalisasikan melalui jalur tersebut.
Sementara itu, bantuan dari APBD Provinsi Jawa Barat juga mulai berjalan dengan alokasi 13 rumah. Nilai bantuannya bahkan disebut lebih besar dibanding BSPS, yakni mencapai sekitar Rp40 juta per unit rumah. Sedangkan dari APBD Kabupaten Kuningan sendiri tahun ini diperkirakan mampu menangani sekitar 30 unit rumah.
Menurut Deni, apabila seluruh skema bantuan itu berjalan sesuai rencana, maka target penanganan ribuan Rutilahu selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan diyakini dapat tercapai.
“Walaupun target RPJMD lima tahun sebenarnya hanya 1.000 rumah, kami optimistis angka 3.998 rumah itu perlahan bisa diselesaikan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Disperkimtan juga menyoroti tingginya backlog perumahan di Kuningan. Namun, Deni menegaskan tidak seluruh persoalan tersebut harus dibebankan kepada APBD daerah.
Menurutnya, bantuan pemerintah diprioritaskan bagi warga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 sampai 4. Di luar itu, penyelesaian rumah layak huni juga membutuhkan tanggung jawab pribadi serta dukungan gotong royong masyarakat.
“Tidak semuanya harus ditangani APBD. Kepala desa dan masyarakat juga harus siap gotong royong membantu penyelesaiannya,” tegasnya.
Jika seluruh skema bantuan tahun ini terealisasi sesuai target, Disperkimtan memperkirakan capaian penanganan bisa memenuhi 100 persen target RPJMD dan sekaligus menyentuh sekitar 30 persen dari total 3.998 unit Rutilahu yang ada saat ini.
Untuk memperkuat akurasi sasaran bantuan, Disperkimtan kini mengandalkan Sistem Informasi Bantuan Perumahan (Sibaru) yang terhubung langsung dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Melalui sistem tersebut, data calon penerima bantuan dapat dipetakan lengkap mulai dari kategori desil, foto rumah, hingga kelengkapan administrasi kependudukan.
Namun persoalannya, belum semua desa aktif melakukan input data. Dari total 376 desa dan kelurahan di Kabupaten Kuningan, baru sekitar 220 desa dan kelurahan yang telah memasukkan data Rutilahu ke sistem Sibaru.
“Di luar data yang masuk Sibaru tentu tidak akan terpetakan. Karena itu kami terus mendorong desa dan kelurahan untuk aktif melakukan input,” katanya.
Ke depan, Disperkimtan menilai penyelesaian Rutilahu tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah semata. Partisipasi masyarakat, kepedulian pengusaha lokal, hingga kontribusi warga Kuningan di perantauan disebut menjadi elemen penting untuk mempercepat terwujudnya rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.
“Insyaallah kalau ini menjadi tanggung jawab bersama, kami optimistis persoalan Rutilahu di Kuningan bisa diselesaikan secara bertahap,” pungkas Deni.***
Tinggalkan Balasan
