Musyawarah MUI Ciawigebang soal Isu Al-Zaytun Berlangsung Dinamis, Warga Minta Kewaspadaan

KUNINGANSATU.COM,- Musyawarah yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Ciawigebang terkait isu dugaan aktivitas dan rencana pembebasan lahan yang dikaitkan dengan pihak Al-Zaytun berlangsung hangat dan penuh perhatian, Jumat (8/5/2026) siang. Kegiatan yang dipusatkan di Gedung IPHI Ciawigebang itu dihadiri tokoh agama, pengurus ormas Islam, unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, hingga masyarakat dari sejumlah wilayah di Kuningan timur.

Musyawarah dipimpin langsung Ketua MUI Kecamatan Ciawigebang, K.H. Maksum Abdullah. Pertemuan diawali dengan pembacaan surat Al-Fatihah bersama sebagai bentuk ikhtiar agar forum berjalan kondusif dan menghasilkan keputusan terbaik.

Dalam pengantarnya, K.H. Maksum Abdullah menjelaskan bahwa forum tersebut digelar sebagai langkah klarifikasi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat setelah munculnya isu kedatangan Panji Gumilang dan tim Al-Zaytun ke wilayah Ciawigebang dan Kalimanggis.

“Ketika itu terlihat di wilayah Ciawigebang, semuanya menjadi ramai. Di grup-grup WhatsApp banyak komentar berkembang. Saya berpikir tidak adil kalau MUI diam saja, maka kita kumpul supaya informasi tidak liar,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum musyawarah digelar, pihak MUI telah berkoordinasi dengan Camat dan Sekmat Ciawigebang untuk memperoleh informasi awal terkait isu yang beredar di media sosial.

Dari hasil komunikasi sementara, disebutkan belum ada pengumpulan SPPT di wilayah Ciawigebang maupun Cigedang. Namun, terdapat informasi adanya pengumpulan SPPT dalam jumlah cukup besar di kawasan Kalimanggis.

“Walaupun belum jelas, ini sifatnya antisipasi. Jangan sampai nanti sudah besar baru semua terlambat,” katanya.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan. Ketua MWC NU Kecamatan Ciawigebang, Kang Uus Shibabudin Abdullah, mengungkapkan adanya informasi awal mengenai dugaan transaksi tanah melalui pihak perantara atau makelar.

Ia menilai informasi tersebut masih perlu diverifikasi, namun tetap harus menjadi perhatian bersama karena dikhawatirkan transaksi dilakukan langsung kepada masyarakat tanpa sepengetahuan pemerintah desa.

“Informasinya memang belum valid sepenuhnya, tapi perlu ditelusuri karena masyarakat kadang langsung berhubungan dengan makelar,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyinggung adanya informasi pertemuan sejumlah kepala desa dalam kegiatan bimbingan teknis yang disebut-sebut berkaitan dengan pihak Al-Zaytun. Meski demikian, ia meminta seluruh informasi tetap diuji kebenarannya agar tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.

Sementara itu, suasana forum sempat menghangat saat salah seorang peserta dari wilayah Sidaraja menyampaikan sikap penolakan terhadap kemungkinan masuknya Panji Gumilang dan Al-Zaytun ke wilayah Ciawigebang maupun Kabupaten Kuningan.

Dalam penyampaiannya, ia mengajak seluruh peserta menjaga kekompakan dan tidak mudah terpengaruh kepentingan tertentu, terutama persoalan ekonomi yang dapat memecah sikap masyarakat.

“Kita harus satu suara menjaga wilayah dan menjaga aqidah masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.

Menanggapi berbagai pandangan yang berkembang, pimpinan musyawarah menegaskan bahwa seluruh informasi yang muncul masih bersifat awal dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah maupun aparat keamanan.

Ketua MUI Ciawigebang juga meminta seluruh peserta tetap mengedepankan musyawarah, tabayun, serta menjaga situasi tetap kondusif.

“Saya minta informasi yang benar-benar valid dari pemerintah dan aparat, karena mereka punya jalur sampai tingkat desa,” katanya.

Musyawarah kemudian ditutup dengan penyampaian pernyataan sikap bersama yang pada prinsipnya meminta seluruh elemen masyarakat dan pemerintah meningkatkan kewaspadaan, memperkuat koordinasi, serta menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang terkait isu tersebut secara bijak dan sesuai aturan yang berlaku.