Halal Bihalal LBM PWNU Jabar di Kuningan, Wabup Tuti Tekankan Peran Strategis Hadapi Tantangan Zaman

KUNINGANSATU.COM,- Kegiatan Halal Bihalal dan Rapat Koordinasi Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat digelar di Arunika, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Sabtu (25/4/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran ulama, pengurus NU, serta perwakilan pemerintah daerah.

Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, dalam sambutannya menegaskan bahwa Halal Bihalal bukan sekadar tradisi seremonial, tetapi memiliki makna mendalam dalam mempererat silaturahmi dan memperkuat ukhuwah, baik ukhuwah islamiyah, wathaniyah, maupun insaniyah.

“Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan, terutama di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujar Tuti.

Ia menjelaskan, rapat koordinasi LBM memiliki peran strategis dalam merespons berbagai persoalan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan yang terus berkembang. Menurutnya, LBM merupakan pilar penting dalam tradisi intelektual Nahdlatul Ulama yang telah terbukti mampu menghadirkan solusi berbasis kajian keilmuan Islam yang mendalam dan bijaksana.

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, lanjut Tuti, masyarakat dihadapkan pada berbagai persoalan baru, mulai dari perkembangan teknologi informasi, ekonomi digital, hingga perubahan sosial budaya yang membutuhkan jawaban keagamaan yang kontekstual dan moderat.

“Melalui forum ini, kami berharap lahir rumusan pemikiran yang konstruktif, solutif, dan adaptif, yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sekaligus rujukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan,” katanya.

Pemerintah daerah menyadari bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mental spiritual masyarakat. Karena itu, sinergi dengan ulama dan organisasi keagamaan seperti NU dinilai sangat penting.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam sejumlah bidang, di antaranya penguatan moderasi beragama, pencegahan ekstremisme, pembinaan kehidupan keagamaan, penguatan ekonomi umat berbasis pesantren, serta edukasi masyarakat dalam menghadapi era digital, termasuk menangkal hoaks.

“Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi para ulama dan cendekiawan untuk memberikan masukan demi pembangunan daerah yang lebih baik dan berkeadilan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat, KH. Juhadi Muhammad, mengapresiasi kinerja LBM yang dinilainya sebagai salah satu lembaga paling aktif di lingkungan NU Jawa Barat.

Ia menyebut, menjelang akhir masa khidmat kepengurusan yang akan ditutup dengan Konferensi Wilayah pada Oktober 2026, pihaknya berkomitmen menjaga kondusivitas organisasi.

“PWNU Jawa Barat harus tetap kondusif, tidak boleh ada kegaduhan, karena akan berdampak luas kepada umat,” tegasnya.

KH. Juhadi juga menyoroti pentingnya peran LBM dalam merespons isu-isu aktual di tengah masyarakat, termasuk persoalan keagamaan yang sempat menjadi perhatian publik. Selain itu, ia mendorong agar LBM membahas berbagai isu kontemporer lainnya, seperti standar kehalalan dan kelayakan konsumsi (halalan thayyiban) dalam praktik penyembelihan hewan kurban.

Menurutnya, banyak persoalan di masyarakat yang membutuhkan kajian mendalam dan panduan keagamaan yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi warga Nahdliyin, tetapi juga masyarakat luas, sekaligus memperkuat kontribusi NU dalam menjaga harmoni sosial dan keutuhan bangsa.