WFH Berlaku di Kuningan, Bupati Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan Tanpa Gangguan

KUNINGANSATU.COM,- Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, menegaskan bahwa kebijakan Work From Home (WFH) yang mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Hal tersebut disampaikannya saat wawancara di Gedung PGRI Kuningan, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, kebijakan WFH merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat yang bertujuan meningkatkan efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi dan anggaran operasional. Namun demikian, tidak semua aparatur sipil negara (ASN) bekerja dari rumah.

“Eselon II dan Eselon III tetap bekerja seperti biasa. Begitu juga pegawai yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerapan WFH diatur melalui mekanisme yang ketat. ASN yang bekerja dari rumah diwajibkan tetap siaga dan responsif terhadap tugas kedinasan.

“Mereka harus standby, siap dihubungi kapan saja untuk rapat atau koordinasi. Kalau tidak merespons, ada sanksinya. Mekanisme itu sudah kami siapkan sesuai aturan pusat dan mulai berlaku Jumat nanti,” katanya.

Selain kebijakan WFH, Bupati juga mengimbau jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan pola hidup hemat energi, termasuk dalam penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Ia mendorong para pejabat menggunakan moda transportasi yang lebih efisien, seperti angkutan umum, sepeda, maupun kendaraan listrik.

“Kalau bisa pakai angkot, atau motor listrik. Saya sendiri biasa bersepeda, dan akan kembali menggalakkan Jumat bersepeda,” ucapnya.

Lebih lanjut, pemerintah daerah akan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak kebijakan tersebut, terutama terkait penghematan biaya operasional seperti listrik, air, dan telepon di masing-masing instansi.

“Nanti kita lihat per bulan, apakah ada pengaruhnya. Dinas mana yang bisa menekan pengeluaran, dan mana yang masih boros akan kita evaluasi,” tegasnya.

Ia juga mengajak sektor swasta untuk mengikuti langkah serupa, dengan catatan tidak mengurangi hak pekerja, termasuk gaji.

Dalam konteks yang lebih luas, Bupati menyebut kebijakan penghematan ini sejalan dengan kondisi ekonomi global, di mana banyak negara di Asia mulai menerapkan langkah efisiensi energi.

“Alhamdulillah, Indonesia masih cukup baik karena harga BBM tidak mengalami kenaikan signifikan, berbeda dengan beberapa negara lain,” ungkapnya.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong kesadaran kolektif terhadap pentingnya penghematan energi.