Wamendagri Tekankan Sinergi Pusat-Daerah, Inflasi Stabil dan MBG Diperluas

KUNINGANSATU.COM,- Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiagus, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam mengimplementasikan program strategis nasional, mulai dari pengendalian inflasi hingga Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikannya saat membuka Retret Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Penguatan Integritas Pejabat Administrator Kabupaten Kuningan, Jumat (6/2/2026).

Dalam forum yang berlangsung di Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Akhmad Wiagus menjelaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu indikator penting stabilitas ekonomi nasional. Sejak 2022 hingga 2025, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah secara rutin melakukan koordinasi lintas sektor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri.

“Alhamdulillah, inflasi kita tetap terjaga dalam rentang 1,5 sampai 3,5 persen. Ini bukti bahwa kolaborasi pusat dan daerah berjalan efektif, terutama pasca pandemi COVID-19,” kata Akhmad Wiagus.

Ia menyebutkan, pengendalian inflasi melibatkan berbagai pihak, mulai dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, TNI-Polri, Kejaksaan, hingga Badan Pangan Nasional. Pemerintah pun memberikan insentif fiskal kepada daerah yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga.

Selain inflasi, Wamendagri juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, program tersebut telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat setiap hari dan ditargetkan meningkat menjadi 82 juta penerima pada akhir 2026.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program secara tepat sasaran serta pemanfaatan bahan baku lokal agar mampu menggerakkan ekonomi rakyat, khususnya petani dan peternak daerah.

Dalam konteks pembangunan daerah, Akhmad Wiagus menilai Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar yang harus dikelola dengan perencanaan matang dan kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus perekat persatuan bangsa.

“Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, pengelolaan fiskal yang berkualitas, serta kepemimpinan yang berintegritas, kita optimistis visi Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan,” pungkasnya.