Sejumput Kekuasaan Lebih Berharga Daripada Segudang Idealisme
KUNINGANSATU.COM,- Idealisme hampir selalu menjadi pintu masuk ke kekuasaan. Ia hadir dalam janji perubahan, narasi pengabdian, dan keberanian melawan ketidakadilan. Pada fase ini, nilai ditempatkan sebagai fondasi utama, seolah kekuasaan hanyalah alat untuk mewujudkannya.
Namun begitu kewenangan mulai digenggam, posisi idealisme berubah. Ia tidak lagi menjadi penentu arah, melainkan pengingat yang kerap diabaikan. Idealisme yang dahulu menjadi alasan utama merebut kepercayaan publik perlahan tersisih oleh tuntutan bertahan dalam sistem.
Banyak yang berdalih bahwa perubahan tidak bisa dilakukan sekaligus. Alasan ini terdengar masuk akal, tetapi sering digunakan untuk membenarkan penundaan yang tak berujung. Idealisme pun menunggu tanpa kepastian, sementara kompromi berjalan terus.
Dalam proses ini, idealisme tidak mati mendadak. Ia dikikis sedikit demi sedikit hingga kehilangan daya dorongnya. Yang tersisa hanyalah simbol dan retorika tanpa keberanian moral.
Di sinilah kita melihat bagaimana idealisme selalu datang paling awal, tetapi jarang diizinkan untuk bertahan paling lama.
Kekuasaan dan Daya Tarik Kendali
Kekuasaan memiliki daya tarik yang sulit ditandingi. Ia memberi kemampuan mengatur agenda, menentukan prioritas, dan memilih siapa yang didengar. Kendali inilah yang membuat sejumput kekuasaan terasa jauh lebih berharga daripada segudang idealisme.
Berbeda dengan nilai, kekuasaan bersifat langsung dan nyata. Ia bekerja melalui perintah, regulasi, dan keputusan. Idealisme tidak memiliki instrumen itu. Ia hanya hidup selama kekuasaan bersedia mendengarnya.
Dalam sistem yang memuja efektivitas, kekuasaan dipersepsikan sebagai solusi. Selama keputusan bisa dijalankan, pertanyaan etik dianggap sekunder. Inilah sebabnya nilai sering dikorbankan demi kelancaran.
Kekuasaan juga membentuk ilusi bahwa tujuan dapat membenarkan cara. Selama hasil tercapai, proses jarang dipersoalkan. Idealisme yang menuntut konsistensi moral dianggap menghambat.
Akibatnya, kendali menjadi tujuan, bukan sarana. Kekuasaan berdiri sendiri, terlepas dari nilai yang seharusnya membimbingnya.
Kompromi yang Menjadi Kebiasaan
Tidak ada pengkhianatan idealisme yang terjadi sekaligus. Ia selalu diawali oleh kompromi kecil yang tampak wajar. Demi stabilitas, demi keberlangsungan program, demi menjaga dukungan politik.
Namun kompromi yang terus diulang berubah menjadi pola. Yang awalnya pengecualian, lama kelamaan menjadi norma. Idealisme pun bergeser dari prinsip menjadi opsi.
Dalam budaya seperti ini, konsistensi dianggap berbahaya. Mereka yang menolak berkompromi dicap tidak realistis atau sulit diajak bekerja sama. Sistem lebih menyukai mereka yang lentur terhadap nilai.
Kompromi yang dilembagakan melahirkan kebijakan yang kehilangan kepekaan moral. Keputusan mungkin sah, tetapi terasa asing bagi rasa keadilan publik.Ketika kompromi menjadi kebiasaan, idealisme tinggal kenangan. Kekuasaan berjalan tanpa cermin etik untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Ketika Nilai Tak Lagi Menjadi Penentu
Saat nilai tidak lagi menjadi penentu, kekuasaan bergerak berdasarkan kalkulasi semata. Data, angka, dan target menjadi rujukan utama, sementara dampak kemanusiaan berada di urutan belakang.
Dalam situasi ini, kritik dipandang sebagai gangguan. Alih alih menjadi alarm peringatan, suara berbeda dianggap ancaman terhadap stabilitas. Kekuasaan pun memilih menutup diri.
Rakyat akhirnya hanya menjadi objek kebijakan. Mereka hadir sebagai statistik, bukan sebagai subjek yang memiliki martabat. Idealisme yang seharusnya menjaga keberpihakan publik tidak lagi terdengar.
Kehilangan nilai ini berdampak pada kepercayaan. Publik tidak lagi berharap banyak dari kekuasaan. Harapan diturunkan agar kekecewaan bisa diterima.
Di titik ini, demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan makna etiknya.
Mengembalikan Idealisme ke Pusat Kekuasaan
Editorial ini bukan penolakan terhadap realitas politik. Kekuasaan memang menuntut kompromi. Namun kompromi tidak boleh mematikan nilai yang paling dasar.
Mengembalikan idealisme ke pusat kekuasaan berarti berani menetapkan batas yang tidak bisa dinegosiasikan. Bukan semua hal bisa dikompromikan, terutama yang menyangkut keadilan dan martabat manusia.
Kekuasaan yang sehat justru membutuhkan idealisme sebagai pengendali diri. Tanpa itu, kekuasaan mudah tergelincir menjadi alat mempertahankan posisi.
Sejumput kekuasaan memang menawarkan manfaat sesaat. Namun hanya idealisme yang memberi arah jangka panjang. Sejarah selalu berpihak pada mereka yang memilih nilai ketika kekuasaan menawarkan jalan pintas.
Pada akhirnya, kekuasaan akan berlalu. Idealisme yang dijaga akan menentukan apakah ia dikenang sebagai alat perubahan atau sekadar episode kekuasaan tanpa makna.
Oleh: Presidium Pergerakan Kuningan (PERAK)
Tinggalkan Balasan
