Sebulan Tanpa MBG, Warga Sukamukti Bertanya: Gizi Gratisnya Libur ya?
KUNINGANSATU.COM,- Warga Desa Sukamukti, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan, mengeluhkan keterlambatan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak kunjung mereka terima selama lebih dari satu bulan. Padahal, program ini sangat dinantikan masyarakat sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan ketahanan pangan keluarga.
Salah satu penerima manfaat MBG kategori B3 membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi KuninganSatu.com melalui pesan WhatsApp.
“Iya benar, sudah satu bulanan tidak menerima. Terakhir itu kalau nggak salah tanggal 9 Oktober 2025,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).
Ia menuturkan, informasi yang beredar di lapangan menyebutkan bahwa keterlambatan ini diduga akibat adanya pergantian pihak SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) yang bertugas di wilayah tersebut. Namun, menurutnya, alasan itu belum jelas dan tidak pernah disampaikan langsung kepada penerima manfaat.
“Katanya karena pergantian SPPI, tapi nggak tahu pasti. Yang jadi korban kan warga yang seharusnya menerima,” tambahnya.
Untuk memastikan informasi tersebut, redaksi kuningansatu.com mencoba menghubungi Koordinator Wilayah SPPI Kabupaten Kuningan, yakni Nisa dan Dandi. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan tanggapan atau penjelasan resmi terkait keterlambatan distribusi MBG di Desa Sukamukti.
Kondisi ini menimbulkan kebingungan di masyarakat. Para penerima manfaat berharap agar pemerintah dan pihak pengelola segera memberikan kejelasan serta memperbaiki mekanisme penyaluran program agar tidak kembali terlambat.
“Kalau memang ada pergantian petugas, harusnya bisa diantisipasi. Jangan sampai warga yang benar-benar butuh makanan bergizi malah jadi korban sistem,” ujar salah seorang warga.
Sebagai informasi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah pusat yang ditujukan untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak, ibu hamil, menyusui, dan balita. Namun, keterlambatan distribusi tanpa penjelasan resmi ini justru menimbulkan keresahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksana program tersebut.***
Tinggalkan Balasan
