Satu Unsur PMH Tak Terpenuhi, Hamid: Gugatan Terhadap Disdikbud Kuningan Terancam Ditolak
KUNINGANSATU.COM – Perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2026/PN Kng yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kuningan menjadi sorotan. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang diajukan Bambang Mulyono terhadap sejumlah pihak terkait kebijakan larangan penjualan buku pelajaran dan Lembar Kerja Siswa (LKS) di lingkungan pendidikan Kabupaten Kuningan.
Advokat Hamid, S.H., M.H., Selasa (1/9/2026) memberikan pandangan hukum terkait konstruksi gugatan tersebut. Hamid diketahui merupakan Advokat PERADI, mantan Divisi Hukum KPU Kuningan, serta Kuasa Hukum DPC APDESI Kabupaten Kuningan.
Menurut Hamid, gugatan dengan klasifikasi perbuatan melawan hukum memiliki beban pembuktian yang cukup berat bagi penggugat. Sebab, penggugat harus mampu membuktikan seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
Pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi.
Hamid menjelaskan, terdapat empat unsur utama yang harus dibuktikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.
Pertama, adanya perbuatan yang melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hukum tertulis maupun terhadap norma kepatutan, kesusilaan, dan prinsip hukum lainnya.
Kedua, adanya kesalahan dari pihak yang digugat. Artinya, tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik karena dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.
Ketiga, adanya kerugian yang nyata. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil maupun imateriil.
Keempat, adanya hubungan sebab-akibat atau kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang dialami penggugat.
“Dalam perkara perbuatan melawan hukum, keempat unsur tersebut harus dapat dibuktikan oleh penggugat. Apabila salah satu unsur saja tidak terbukti, maka konstruksi gugatan perbuatan melawan hukumnya menjadi tidak terpenuhi,” ujar Hamid.
Perkara Nomor 20/Pdt.G/PN Kng tersebut berawal dari kebijakan Bupati Kuningan yang melarang penjualan buku pelajaran dan LKS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Kebijakan itu dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor 400.3/2603/Disdikbud tentang Larangan Penjualan Buku dan LKS di Lingkungan Sekolah yang diterbitkan pada 12 Agustus 2025. Surat edaran tersebut ditujukan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan serta seluruh kepala satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP.
Dalam pandangan Hamid, persoalan utama dalam gugatan perbuatan melawan hukum adalah kemampuan penggugat membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang menjadi objek gugatan benar-benar memenuhi seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata.
“Beban pembuktian penggugat cukup berat karena tidak cukup hanya menunjukkan adanya suatu tindakan atau kebijakan. Harus dibuktikan pula bahwa tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, terdapat kesalahan, timbul kerugian, serta ada hubungan sebab-akibat antara tindakan dengan kerugian yang diklaim,” katanya.
Hamid kemudian membandingkan konstruksi tersebut dengan gugatan wanprestasi. Menurutnya, dalam perkara wanprestasi yang murni bersumber dari hubungan kontraktual, titik pembuktiannya berbeda karena terdapat perjanjian atau akta yang menjadi dasar hubungan hukum para pihak.
“Berbeda dengan wanprestasi murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Penggugat pada prinsipnya harus membuktikan adanya hubungan kontraktual, kewajiban yang tidak dipenuhi dan kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut. Selanjutnya, apabila tergugat mendalilkan adanya keadaan kahar atau force majeure, maka hal tersebut harus dibuktikan sesuai konstruksi perkaranya,” jelas Hamid.
Ia menambahkan, force majeure merupakan keadaan di luar kendali pihak yang berkewajiban sehingga menyebabkan kewajiban berdasarkan perjanjian tidak dapat dipenuhi.
Hamid menegaskan bahwa pendapat hukum tersebut merupakan analisis terhadap konstruksi hukum perbuatan melawan hukum dan bukan untuk mendahului putusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
“Pada akhirnya, apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara ini terpenuhi atau tidak, semuanya akan dinilai dan diputus oleh majelis hakim berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan para pihak,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
