PMII Kuningan Sentil APH: Jangan Sampai Hukum Tunduk pada Kekuasaan

KUNINGANSATU.COM,- Kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH) kembali dipertanyakan. Ramainya pemberitaan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden yang menyeret nama mantan Kapolri (X Kapolri) seharusnya menjadi alarm serius bagi seluruh institusi penegak hukum. Persoalan ini bukan sekadar polemik antarlembaga, melainkan menyangkut integritas, independensi, dan masa depan penegakan hukum di Indonesia.

Bagaimana masyarakat bisa menaruh kepercayaan kepada institusi yang memiliki kewenangan besar, apabila dugaan penyalahgunaan kewenangan justru terus menjadi persoalan publik? Aparat yang diberi mandat untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat seharusnya menjadi jaminan rasa aman, bukan justru menghadirkan ketakutan melalui tindakan intimidatif, represif, maupun sewenang-wenang.

Pertanyaan dasarnya adalah siapa yang mengawasi aparat ketika kewenangan yang dimilikinya berpotensi disalahgunakan? Apakah hukum masih berdiri sebagai panglima, atau justru tunduk pada kepentingan dan kekuasaan?

Persoalan itu tidak boleh hanya menjadi perdebatan di tingkat nasional. Di Kabupaten Kuningan, praktik penegakan hukum, khususnya dalam persoalan pertambangan, juga perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai terdapat standar penegakan hukum yang berbeda terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dalam persoalan pertambangan, pemerintah dan aparat penegak hukum harus bekerja berdasarkan kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Aktivitas pertambangan wajib memenuhi persyaratan perizinan, lingkungan, dan teknis. Namun, penindakan aparat penegak hukum juga harus dilakukan secara objektif dan proporsional. Jangan sampai aktivitas yang legal justru diperlakukan secara tidak proporsional, sementara dugaan aktivitas ilegal tidak mendapatkan penanganan yang semestinya.

Jika terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan, intimidasi, atau intervensi di luar prosedur hukum, maka hal tersebut harus segera diperiksa. Tidak boleh ada institusi maupun individu yang kebal dari pengawasan. Atribut, jabatan, dan kewenangan negara bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban.

PC PMII Kabupaten Kuningan mendesak agar setiap dugaan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan APH ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga pengawas internal maupun eksternal harus berani menjalankan fungsinya. Jangan biarkan laporan masyarakat berhenti pada meja birokrasi tanpa kejelasan penyelesaian.

Kami juga menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh diselesaikan dengan sekadar membangun citra institusi. Yang dibutuhkan masyarakat adalah tindakan nyata, keterbukaan informasi, penegakan kode etik, dan kepastian hukum. Apabila ditemukan pelanggaran, harus ada konsekuensi yang tegas sesuai ketentuan hukum.

Sebab, persoalan terbesar bukan hanya ketika hukum dilanggar, tetapi ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menegakkan hukum.

Jangan sampai negara begitu kuat mengawasi rakyat, tetapi begitu lemah mengawasi aparatnya sendiri. Jika rakyat dituntut patuh terhadap hukum, maka aparat pun wajib tunduk pada hukum yang sama.

PC PMII Kabupaten Kuningan menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh sekedar slogan. Integritas APH harus dibuktikan, penyalahgunaan kewenangan harus diperiksa, dan keadilan harus ditegakkan. Karena aparat adalah pelayan hukum dan masyarakat, bukan pemilik kekuasaan atas keduanya.

Oleh: Rizal Nurfahrozy ,Ketua PC PMII Kuningan