Playground The Nice Park Kuningan Disegel! Pengelola Diberi Waktu 3 Hari, Ini Alasannya

KUNINGANSATU.COM, – Pemerintah Kabupaten Kuningan menyegel sementara sejumlah bagian bangunan wahana playground anak The Nice Park pada Rabu (11/11/2026). Penyegelan dilakukan setelah tim pengawasan menemukan indikasi adanya penambahan bangunan yang belum sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan site plan yang telah disetujui.

Penindakan tersebut dilakukan Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) bersama tim gabungan yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) melalui Bidang Cipta Karya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kecamatan Cigugur.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, Burhanuddin, S.T., M.Si., mengatakan hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya luasan bangunan yang berdiri di luar cakupan perizinan sebelumnya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, memang terdapat penambahan luasan bangunan yang belum tercakup dalam persetujuan perizinan,” ujar Burhanuddin.

Pemkab Kuningan kemudian memberikan waktu 3 x 24 jam kepada pihak pengelola untuk berkoordinasi dengan Dinas PUTR dan mengurus PBG terhadap bangunan yang belum tercantum dalam perizinan.

Batas waktu tersebut diberikan sejak Rabu hingga Jumat. Pemerintah daerah menyatakan akan membantu proses koordinasi apabila pihak pengelola segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.

“Kami memberikan batas waktu tiga hari. Ketika dalam waktu tersebut pihak pengusaha bisa berkoordinasi dengan Dinas PU untuk mengurus bangunan yang belum dimohonkan izinnya, tentu akan kami bantu proses perizinannya,” kata Burhanuddin.

Namun, apabila hingga batas waktu yang diberikan tidak terdapat tindak lanjut, Pemkab Kuningan akan mengambil langkah lebih tegas dengan melakukan penyegelan terhadap seluruh bangunan yang berdiri di lokasi tersebut.

Persoalan luasan lahan juga menjadi perhatian tim pengawasan. Berdasarkan keterangan awal dari perwakilan pengelola, luas lahan yang tercantum dalam pengajuan awal perizinan mencapai sekitar 2,4 hektare. Sementara luas keseluruhan yang disampaikan pihak pengelola diperkirakan mencapai sekitar 4 hektare.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang masih harus diverifikasi untuk memastikan kesesuaian pemanfaatan lahan dan status perizinannya.

Burhanuddin menegaskan, angka tersebut masih merupakan informasi awal sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemantauan sementara, tim menemukan sekitar dua titik bangunan yang menjadi perhatian dan telah dilakukan penyegelan.

Menurutnya, pengawasan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat investasi, melainkan memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan.

Dinas PUTR juga mengingatkan para investor yang hendak mengembangkan usaha di Kabupaten Kuningan agar sejak awal memastikan seluruh persyaratan perizinan telah dipenuhi. Persyaratan tersebut antara lain PBG, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan, kajian lalu lintas, hingga perizinan operasional lainnya.

Dengan kepatuhan terhadap regulasi, pemerintah berharap pertumbuhan investasi di Kabupaten Kuningan tetap berjalan positif sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Kabupaten Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan bahwa penyegelan dilakukan sebagai bentuk penghentian sementara aktivitas pada bagian bangunan yang belum memenuhi ketentuan PBG.

“Pada bagian yang disegel, aktivitas pembangunan maupun kegiatan lainnya tidak diperbolehkan sampai persyaratan perizinannya dipenuhi,” jelas Alex.

Satpol PP selanjutnya akan melakukan pembinaan terhadap pihak pengelola. Proses penanganan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari pihak pengelola, perwakilan wahana playground anak, Jimmy, menyatakan menerima langkah pengawasan dan teguran yang disampaikan pemerintah daerah.

Ia mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan serta mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

“Kami selaku perwakilan dari pengelola wahana ini mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan teguran yang diberikan. Hal ini akan menjadi bahan perbaikan bagi kami. Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dan mengikuti seluruh aturan serta arahan yang ada, baik hal-hal yang harus kami perbaiki maupun kewajiban yang harus kami laksanakan,” ujar Jimmy.

Pemerintah Kabupaten Kuningan kini menunggu tindak lanjut dari pihak pengelola hingga batas waktu yang telah ditentukan. Hasil koordinasi dan pemenuhan persyaratan perizinan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya terhadap bangunan tersebut.