Perda Sudah Melarang, Mengapa Baliho dan Bendera Masih Bebas Bertebaran di Kuningan?

KUNINGANSATU.COM,- Kuningan yang selama ini dikenal dengan keindahan alam dan kesejukan lingkungannya justru menghadapi persoalan yang memperlihatkan rendahnya kesadaran dalam menjaga ruang publik. Pemandangan baliho, spanduk, bendera, dan berbagai atribut organisasi maupun kepentingan politik yang dipasang sembarangan di pohon hingga tiang fasilitas umum seolah menjadi hal biasa.

Pohon perindang jalan, tiang Penerangan Jalan Umum (PJU), tiang rambu lalu lintas, bahkan fasilitas umum lainnya kini tak jarang berubah fungsi menjadi media promosi dan pemasangan identitas kelompok. Ruang publik seakan menjadi milik siapa saja yang memiliki atribut untuk dipasang.

Padahal, Pemerintah Kabupaten Kuningan telah memiliki regulasi yang secara jelas mengatur persoalan tersebut. Dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur ketenteraman dan ketertiban umum, Pasal 18 Ayat (1) Huruf B menyebutkan:

“Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk, banner, baliho dan/atau sejenisnya pada tiang rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pagar pengaman jembatan, bangunan fasilitas umum dan/atau tanaman atau pohon perindang jalan.”

Ketentuan tersebut sudah sangat jelas. Artinya, larangan tidak hanya berlaku terhadap pemasangan atribut di pohon, tetapi juga mencakup tiang rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan atau PJU, pagar pengaman jembatan, hingga bangunan fasilitas umum.

Bahkan, Pasal 18 Ayat (2) menegaskan bahwa ketentuan tersebut dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Lantas, jika aturan sudah tersedia, mengapa praktik pemasangan atribut sembarangan masih mudah ditemukan di berbagai sudut Kabupaten Kuningan?

Apakah pemerintah daerah tidak mengetahui persoalan ini? Atau justru penegakan peraturan daerah hanya menjadi formalitas tanpa keberanian untuk menindak pelanggaran?

Jangan sampai Perda hanya menjadi dokumen administratif yang dibuka ketika diperlukan, tetapi dilupakan ketika harus ditegakkan. Pemerintah daerah, khususnya Satpol PP sebagai perangkat penegak Perda, harus menunjukkan ketegasan dan konsistensi. Penertiban jangan dilakukan secara tebang pilih, apalagi hanya berani terhadap kelompok tertentu sementara atribut milik kelompok lain dibiarkan.

Kritik ini juga ditujukan kepada seluruh organisasi, partai politik, komunitas, dan elemen masyarakat. Jangan sampai kepentingan memperkenalkan identitas kelompok justru mengorbankan kepentingan publik. Tiang PJU bukan papan reklame, pohon bukan tiang bendera, dan fasilitas umum bukan ruang bebas untuk menempelkan kepentingan.

“Balatakna Kuningan bukan semata-mata persoalan semrawutnya baliho dan bendera. Ini adalah potret lemahnya kesadaran kolektif dalam menjaga ruang publik sekaligus pertanyaan besar terhadap konsistensi pemerintah dalam menegakkan aturan.” Sayffulloh

Kuningan tidak kekurangan regulasi, tidak kekurangan slogan tentang keindahan dan ketertiban. Yang perlu dibuktikan hari ini adalah keberanian menegakkan aturan tanpa pandang bulu.

Jangan sampai pemerintah sibuk mengajak masyarakat menjaga ketertiban, tetapi justru membiarkan pelanggaran terpampang nyata di sepanjang jalan.

Kalau Perda saja tidak mampu ditegakkan, lalu untuk apa aturan dibuat?


Oleh: Muhamad Sayffulloh Rohman
(Koordinator BEM Nusantara Kuningan)