Rakor APDESI Kuningan 2026, Bupati Sampaikan Pesan Penting untuk Masa Depan Desa

KUNINGANSATU.COM,- Upaya mempercepat pembangunan desa di Kabupaten Kuningan terus diperkuat melalui kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) DPC APDESI Kuningan tahun 2026 yang digelar pada Kamis (16/04/2026), dengan sejumlah isu strategis sebagai fokus pembahasan.

Dalam forum tersebut, perhatian utama tertuju pada optimalisasi pendapatan desa, khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketua DPC APDESI Kuningan menegaskan bahwa peningkatan pembangunan harus sejalan dengan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal.

“Pembangunan tidak bisa berjalan maksimal tanpa dukungan dari kewajiban yang dipenuhi. PBB menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong kemajuan daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai langkah teknis guna membantu pemerintah desa dalam mempercepat realisasi pembayaran pajak, termasuk penyusunan panduan dan penguatan koordinasi di tingkat desa.

Selain itu, APDESI juga menyambut positif rencana pencairan dana operasional organisasi yang dinilai akan memperkuat kinerja dan peran organisasi dalam mengawal pembangunan desa.

Sementara itu, Bupati Kuningan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong percepatan pembangunan melalui peningkatan anggaran serta perluasan kerja sama lintas sektor.

Salah satu kebijakan yang disorot adalah kenaikan anggaran program paret dari Rp14,7 miliar menjadi Rp21 miliar. Tak hanya itu, alokasi anggaran infrastruktur juga mengalami lonjakan signifikan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

“Ini merupakan langkah besar dalam mempercepat pembangunan, terutama untuk perbaikan jalan dan infrastruktur dasar di desa,” kata Bupati.

Menurutnya, peningkatan anggaran tersebut tidak lepas dari optimalisasi pendapatan daerah, termasuk dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur.

Pemkab Kuningan pun menargetkan kondisi jalan mantap mencapai 100 persen pada tahun 2027, sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memperkuat konektivitas wilayah.

Meski demikian, Bupati mengakui bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi serta kemampuan membangun jejaring yang luas untuk membuka peluang pendanaan dari berbagai sumber.

Ia mengungkapkan, komunikasi telah dijalin dengan sejumlah kementerian guna mengakses program dan bantuan pembangunan bagi daerah.

“Kolaborasi adalah kunci. Kita tidak bisa hanya bergantung pada APBD, tetapi harus aktif mencari peluang dari luar,” tegasnya.

Dalam konteks tersebut, APDESI dinilai memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, sekaligus pengawal implementasi kebijakan di lapangan.

Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi untuk memperkuat sinergi pasca dinamika politik, dengan fokus utama pada percepatan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kuningan.

Dengan kolaborasi yang semakin solid, pemerintah daerah optimistis pembangunan desa di Kabupaten Kuningan akan berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan.