PGRI Kuningan Dukung LKS Digital, Tapi Ingatkan Soal Guru Gaptek dan Sinyal!

KUNINGANSATU.COM,- Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kuningan menyatakan dukungan penuh terhadap wacana penerapan Lembar Kerja Siswa (LKS) digital. Namun, implementasinya dinilai harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Hal tersebut disampaikan Ketua PGRI Kuningan, Ida Suprida, usai menghadiri kegiatan Halalbihalal PGRI di Gedung PGRI Kuningan, Selasa (7/4/2026).

“LKS digital itu bagus, kami sangat sepakat dan setuju,” ujar Ida saat diwawancarai.

Menurutnya, transformasi menuju sistem digital dalam pembelajaran merupakan langkah maju yang tak terelakkan. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa sejumlah tantangan di lapangan perlu diantisipasi sejak awal.

Ia mencontohkan, masih adanya guru yang belum terbiasa dengan teknologi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan melalui pelatihan dan pembinaan berkelanjutan.

“Kalau ada guru yang masih gaptek, ya harus dilatih. Itu bagian dari persiapan kita. Jadi tidak hanya sekadar meluncurkan program, tapi juga memastikan semua siap,” katanya.

Selain itu, faktor jaringan internet juga menjadi perhatian. Menurutnya, kualitas sinyal di sejumlah wilayah masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan LKS digital berjalan optimal.

“Kalau sinyalnya jelek, ya harus didukung dengan pemancar atau solusi lain. Termasuk soal anggaran, tentu perlu dukungan dari pemerintah daerah,” ucapnya.

Ida optimistis pemerintah daerah akan memberikan dukungan terhadap program digitalisasi pendidikan, mengingat sejumlah fasilitas penunjang telah mulai disediakan, seperti Chromebook, televisi berlayar besar, hingga perangkat penyimpanan data.

“Fasilitas itu sudah ada, tinggal bagaimana dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembelajaran digital,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ida juga meluruskan anggapan yang menyebut PGRI tidak konsisten dalam menyikapi isu LKS, khususnya perbandingan antara LKS fisik dan digital.

Ia menegaskan, perbedaan persepsi tersebut muncul akibat kesalahpahaman dalam memahami konteks pernyataan yang disampaikan.

“Ketika kami ditanya setuju atau tidak, tentu kami jawab setuju. Tapi saat ditanya potensi masalah, ya kami jelaskan. Itu bukan berarti tidak mendukung, hanya menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak untuk memaklumi dinamika perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses menuju perbaikan sistem pendidikan.

Dengan berbagai upaya tersebut, PGRI berharap transformasi pendidikan di Kabupaten Kuningan dapat berjalan lebih optimal dan merata, seiring dengan perkembangan teknologi di era digital.