Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Alan: Jarak Antara Angka dan Kesejahteraan!
KUNINGANSATU.COM,- Setelah rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tentang angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan yang dinilai spektakuler, muncul berbagai tanggapan dan polemik di tengah masyarakat. Angka pertumbuhan yang mencapai dua digit atau sekitar 10 persen itu dinilai sebagian pihak terlalu tinggi, bahkan memunculkan keraguan terhadap objektivitas dan kredibilitas BPS sebagai lembaga resmi pengolah data.
“Angka sebesar itu memang menimbulkan tanda tanya, karena banyak yang merasa kondisi ekonomi di lapangan masih sulit dan kemiskinan masih terlihat,” ujar Alan Suwgiri, Pengurus Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) Jawa Barat, kepada kuningansatu.com, Selasa (4/10/2025). Menurutnya, keraguan tersebut sebagian besar lahir karena tidak semua pihak memahami cara kerja sistem statistik ekonomi dan dinamika pertumbuhan yang bersifat jangka pendek.
Alan menegaskan, BPS adalah lembaga resmi yang diisi oleh tenaga profesional dengan prosedur ilmiah baku dan teruji selama puluhan tahun.
“Prosedur ilmiah selalu terbuka untuk diuji oleh siapa pun yang memiliki kompetensi di bidangnya. Maka meragukan hasil analisis tanpa data pembanding yang konkret dan terukur, itu bukan telaah fakta, tapi sekadar opini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Alan menjelaskan bahwa mengaitkan langsung angka pertumbuhan tinggi dengan tingkat kemiskinan adalah bentuk kesalahan logika ekonomi.
“Pertumbuhan dalam rentang triwulan adalah hasil pengukuran jangka pendek. Sedangkan kemiskinan memerlukan proses panjang untuk bisa ditekan,” ujarnya. Ia mengibaratkan, pertumbuhan ekonomi yang belum terasa di masyarakat ibarat nasi yang sudah matang di rice cooker, namun belum sampai ke piring.
“Butuh waktu untuk menyiapkan piring, menyiduk, dan menyuapnya. Begitu juga dengan ekonomi, prosesnya berantai,” tambahnya.
Dalam rilis resmi BPS, lanjut Alan, dijelaskan bahwa penopang utama pertumbuhan ekonomi Kuningan adalah konsumsi rumah tangga, perdagangan, konstruksi-infrastruktur, serta sektor UMKM.
“Itu artinya, yang tumbuh bukan sektor elitis atau korporasi besar, melainkan ekonomi rakyat. Sektor-sektor tersebut padat karya, dan agen utamanya adalah masyarakat luas,” katanya.
Dengan demikian, ia menilai tudingan bahwa pertumbuhan tersebut hanya dinikmati segelintir pemilik modal adalah keliru dan tidak berdasar. Alan mengajak semua pihak untuk melihat pertumbuhan ekonomi ini sebagai momentum positif yang harus dikawal agar manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Tinggal bagaimana Pemerintah Daerah melalui dinas teknisnya memastikan ‘kue pertumbuhan’ ini menetes deras hingga ke kelompok masyarakat paling miskin. Saat itulah angka kemiskinan akan bergeser, dan kesejahteraan menjadi nyata, Wallohu ‘Alam bisshawab,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
