Menimbang Prioritas antara Program MBG dan Kesejahteraan Guru Honorer
KUNINGANSATU.COM,- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kuningan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemenuhan kesejahteraan tenaga pendidik merupakan dua agenda penting yang tidak semestinya diposisikan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Organisasi kemahasiswaan tersebut menilai keduanya krusial untuk peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Sekretaris Cabang PMII Kuningan, Ihab Sihabudin, menyampaikan bahwa persoalan tenaga pendidik, khususnya guru non-ASN, masih membutuhkan perhatian serius. Ia menyoroti masalah kesejahteraan yang belum memadai, ketidakjelasan status kepegawaian, serta beban kerja yang tidak sebanding dengan hak yang diterima.
“Tenaga pendidik adalah ujung tombak pendidikan. Tidak adil jika negara berbicara peningkatan kualitas generasi, tetapi di saat yang sama mengabaikan kesejahteraan guru, terutama guru honorer di daerah,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Di sisi lain, PMII Kuningan menilai MBG sebagai program yang memiliki nilai strategis dalam menjamin pemenuhan gizi peserta didik dan menekan angka stunting. Meski demikian, implementasinya dinilai harus cermat agar tidak mengurangi porsi anggaran sektor pendidikan yang lebih mendasar.
“Program MBG seharusnya menjadi pelengkap, bukan pengganti prioritas pendidikan. Anak-anak yang bergizi baik tetap membutuhkan guru yang sejahtera, kompeten, dan didukung fasilitas pendidikan yang memadai,” tegas Ihab.
PMII Kuningan mendorong Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menempuh kebijakan anggaran yang berimbang dan berkeadilan. Organisasi tersebut meminta agar pemda memastikan kesejahteraan tenaga pendidik tetap menjadi prioritas, tanpa menghambat pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi siswa.
Ihab juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, MBG berpeluang memberi dampak ekonomi lebih luas jika mampu diintegrasikan dengan potensi lokal, seperti pemberdayaan petani serta pelaku UMKM pangan di Kuningan.
“Yang dibutuhkan Kuningan bukan memilih antara MBG atau tenaga pendidik, melainkan keberanian politik untuk menghadirkan kebijakan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pendidikan berkualitas hanya bisa terwujud jika guru sejahtera dan peserta didik terpenuhi kebutuhan dasarnya,” pungkasnya.***
Tinggalkan Balasan
