Bukan Sekadar Rakercab, PMII Kuningan Bedah Persoalan Bangsa hingga Dampaknya bagi Daerah

KUNINGANSATU.COM,- Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kuningan menegaskan komitmennya mengawal kebijakan publik melalui Rapat Kerja Cabang (Rakercab) yang dirangkaikan dengan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Membedah Isu Nasional dan Dampaknya terhadap Pembangunan Kabupaten Kuningan”. Kegiatan tersebut digelar di BKPSDM Kabupaten Kuningan, Minggu (28/6/2026).

Rakercab menjadi agenda strategis bagi organisasi mahasiswa tersebut untuk menyusun program kerja selama satu periode kepengurusan sekaligus merumuskan arah gerakan dalam menyikapi berbagai kebijakan nasional yang berdampak langsung terhadap pembangunan daerah.

Dalam FGD, peserta membahas sejumlah isu yang tengah menjadi perhatian publik, di antaranya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penguatan ekonomi desa, hingga pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan.

Ketua PC PMII Kabupaten Kuningan, Rizal Nurfahrozy, mengatakan Rakercab tidak hanya menjadi forum penyusunan program organisasi, tetapi juga wadah konsolidasi pemikiran kader agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.

“Rakercab ini bukan sekadar menyusun program kerja organisasi, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan arah perjuangan PMII. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan nasional yang diterapkan di daerah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kuningan. PMII akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui kajian yang objektif, kritik yang konstruktif, dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” ujar Rizal.

Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah perlu mendapat dukungan sekaligus pengawasan bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi kunci agar kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi publik.

“Kami mendukung setiap program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan yang kuat. Pemerintah daerah harus mampu memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, terbuka, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Partisipasi publik juga harus dibuka seluas-luasnya agar pembangunan berjalan secara inklusif,” lanjutnya.

Dari forum tersebut, PC PMII Kabupaten Kuningan juga merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah. Rekomendasi itu diharapkan menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan berbagai program nasional di tingkat daerah agar lebih efektif, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui Rakercab dan FGD ini, PMII Kabupaten Kuningan menegaskan perannya sebagai organisasi kader yang tidak hanya memperkuat kapasitas internal, tetapi juga aktif mengawal kebijakan publik, menjaga nilai-nilai demokrasi, serta menghadirkan gagasan-gagasan konstruktif guna mendukung terwujudnya pembangunan Kabupaten Kuningan yang lebih maju dan berkelanjutan.